GRESIK,(metropantura.com) - Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Gresik yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bawean (GEMABA), menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Gresik tolak pemadaman listrik, dan mahalnya BBM di Bawean, mereka menuntut keberadaan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan masalah penerangan di pulau Bawean yang sebentar sebentar mati dan nyala, selain itu mahasiswa juga menolak keputusan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan Pemerintahan Jokowi-JK, Kamis (27/11).
GEMABA menilai jika keberadaan PLN di pulau Bawean merupakan kebutuhan mutlak masyarakat, dengan adanya PLN mampu meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat bawean. Tetapi pada kenyataanya hal ini berbalik, yang mana PLN banyak merugikan masyarakat, diantaranya barang barang elektronik banyak yang rusak, aktifitas perkantoran terhambat, dan aktifitas ekonomi masyarakat tersendat sendat.
Selain itu mahasiswa juga menyangkan dampak kenaikan harga BBM senilai Rp2.000 itu merupakan cermin sikap pemerintah yang tidak merasakan kegelisahan masyarakat yang sampai saat ini masih terbelenggu dengan kemiskinan, pengangguran dan daya beli masyarakat yang masih rendah. Selain persoalan padamnya listrik diatas, masalah kekacauan harga BBM di pulau Bawean juga perlu menjadi perhatian serius, dimana terjadi perbedaan harga antara pengecer satu dan pengecer lainnya, karena para pengecer BBM seenaknya memberi tarif jualnya.
"Kami tidak akan lelah menyuarakan aspirasi rakyat masa dalih PLN bahwa padamnya listrik disebabkan oleh kelelawar, itu merupakan alasan yang tidak masuk akal bahkan cenderung mengada ada," ungkap Nurul Asifin Koordinator Gemaba.
Mahasiswa menilai jika solusi pemerintah menaikan harga BBM kurang tepat jika untuk menjaga stabilitas APBN yang sudah berat. Dalam selebarannya dituliskan, jika anggaran subsidi yang selama ini dianggap membebani APBN merupakan cara pandang pemerintah yang keliru dan telah menghianati Pasal 33 UUD 1945 dan merujuk UU nomor 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2 tentang migas adalah bertentangan dengan UUD RI.
"Seharusnya Pemerintah bisa memotong anggaran belanja negara yang rawan terjadi korupsi, kecuali sektor pendidikan dan kesehatan," jelas salah seorang pendemo saat melakukan dialog bersama wakil rakyat di kantor DPRD. Wakil rakyat juga hanya diam, tidak ada upaya-upaya untuk mengantisipasi atau mengimbangi kenaikan harga BBM. Sehingga dampaknya sangat dirasakan masyarakat Bawean, masak harga bensin naik kisaran 10-15 ribu." tegas Endang salah satu anggota Gerakan Mahasiswa Bawean.
Sementara menanggapi tuntutan mahasiwa, Anggota Komisi D DPRD Gresik, Muntarifi mengatakan, pihaknya juga mengaku sepaham dengan mahasiswa bahwa menuntut pihak PLN untuk segera benai kelistrikan di Bawean, dan menolak penaikan harga BBM senilai Rp2000 untuk jenis premium dan solar subsidi. Politikus asal Partai PPP itu mengungkapkan jika partainya juga memberi dukungan bentuk penolakan tersebut.
"Kami akan upayakan sebisa mungkin terkait kelitrikan di pulau Bawean untuk bisa nyala 24 jam, karna ini tugas kami yang harus mengutamakan kepentingan rakyat, selain itu terkait BBM, Ini menjadi kado yang tidak logis, sementara negara lain bersuka cita karena bbm turun," ujar Politikus asal Partai PPP.sgg
