BOJONEGORO,(metropantura.com) - Penambangan pasir disepanjang Sungai Bengawan Solo sangat memprihatinkan,penambangan secara illegal kusyhusnya di Kabupaten Bojonegoro dapat mengakibatkan bencana dan kerugian materiil,seperti bencana banjir,longsor atau yang lain seperti Jembatan atau kerusakan Infrastuktur yang lainya.Hal itu dikatakan oleh salah satu Anggota komisi A Ali Mustofa.
Menurut anggota DPRD dari Partai Nasdem ini, mengaku bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) bersikap Samin bukan Nyamin.Pengertianya kalau Nyamin itu adalah salah satu budaya yang ada di Kec Margo Mulyo,tapi kalau Samin itu mengibaratkan bahwa Sat Pol PP itu sepertinya mbento.Ujar Abah Ali.
Menurutnya, Satuan Polisi Pamong Praja sudah mempunyai acuan sesuai dengan Undang_Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah untuk menertibkan penambang pasir mekanik, “jadi tunggu apa lagi kalau ada penambang yang mbandel ya harus disikat” ujar Abah Ali,
Masih menurut Ali Mustofa sebenarnya sangat mudah,sebelum Undang Undang itu berlaku,mereka (Sat Pol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) bisa menugaskan anggotanya,untuk mencari siapa pelakunya atau siapa yang menjadi beking para pengusaha itu.
“Jadi Saya minta Sat Pol PP jangan seperti orang Samin lah” ujar Ali yang juga mantan wartawan itu. .
Pihaknya berharap, dengan adanya Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Tentang Penegakan Hukum Terhadap Penambang Pasir Ilegal antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Provinsi Jatim dan TNI-POLRI beberapa hari yang lalu, aktivitas penambangan pasir mekanik di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo benar-benar ditertibkan.
“Sudah ada solusi bagi pekerja oleh Pemkab, sekarang perlu tindakan tegas pelakunya, jadi aparat yang sekarang melakukan penegakan hukum jangan ragu ragu, harus bertindak tegas,” lanjutnya.
Sementara itu Kepala Satuan Pamong Praja saat Metropantura.com mau konfirmasi, maaf Bapak tidak ada ditempat,Bapak sedang mengikuti rapat;”ujar salah satu Staf yang ada di Kantor itu,” ndo
