Menurut Subhan, pengusaha atau pemilik usaha yang berencana akan mendirikan usaha di pesisir pantai Ujungpangkah dan sekarang dalam tahap reklamasi, belum lakukan pengurusan izin ke BPPM. Izin dimaksud baik berupa izin dasar yakni,IPPM (Izin Prinsip Penanaman Modal), IPR (Izin Peruntukan Ruang) maupun IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
Karena itu, BPPM, lanjut Subhan sangat menyesalkan jika ada pengusaha nekat lakukan pengurukan atau reklamasi di pesisir Ujungpangkah padahal belum mengantongi perizinan. Untuk itu, BPPM segera lakukan tindakan untuk menghentikan paksa aktivitas ilegal tersebut. Namun, terlebih dulu BPPM akan menjadawalkan rapat koordinasi dengan tim Pokja (kelompok kerja) perizinan.
Kami juga akan melibatkan muspika (musyawarah pimpinan kecamatan) seperti camat untuk menindaklanjutinya, " sambungnya.
Sebetulnya, kata Subhan, kalau mengacu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, sebagai amandemen UU Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemda (pemerintah daerah), bahwa izin reklamasi sekarang menjadi wewenang pemerintah pusat. Karena itu, izinnya mengajukan ke pemerintah pusat. Meski demikian, BPPM yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi izin reklamasi itu dikeluarkan atau tidak. " Jadi pemerintah pusat tergantung pemilik wilayah (pemerintah daerah yang ditempati). Kalau pemerintah setempat tidak kelurkan rekom, maka pemerintah pusat juga tidak akan berani mengeluarkan izin, " terangnya.
Subhan menambahkan, untuk reklamasi di perairan Ujungpangkah, nantinya juga harus melibatkan atau meminta izin dari Dishub. Sebab, Dishub yang sekarang di pimpinan Andhy Hendro Wijaya yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan izin sewa perairan. Mengapa? " Karena reklamasi itu memakai sebagian areal laut. Karena itu, Dishub akan lakukan kajian lokasi yang direklamsi itu sudah sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan tidak mengganggu aktivitas pelayaran, " pungkasnya.
Sementara Kasi Ops Satpol PP Pemkab Gresik, Agung Endro mengaku kaget dengan adanya aktivitas reklamasi pantai ilegal di perairan Kecamatan Ujungpangkah. Karena itu, pihaknya akan lakukan koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait untuk menindaklanjutinya. Satpol PP juga akan lakukan lidik ke lokasi reklamasi. " Jujur sejauh ini belum ada permintaan dari BPPM untuk eksekusi (penghentian aktivitas reklamasi), " katanya.
Namun, kalau benar aktivitas reklamasi di perairan Kecamatan Ujungpangkah itu liar alias ilegal, maka Satpol PP akan menghentikan paksa aktivitas reklamasi tersebut. Tidak peduli, reklamasi pantai itu dilakukan pengusaha siapa dan siapa yang berada di belakang pengusaha tersebut. " Tugas kami menegakkan Perda. Kalau ada aktivitas yang melanggar Perda, ya kita sapu tidak perduli itu usaha siapa, " ancam Agung.sgg
