Kata Kafrawi"Kalau gedung lainnya dalam kondisi kritis bagaimana, apa harus menunggu ambruk dulu," ujarnya kepada sejumlah wartawan di Gedung Dewan Rabo (11/2/2015).
Leih jauh Kafrawi mengatakan, selama ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui DPU maupun Dinas Pendidikan belum memberikan transparansi anggaran untuk pendidikan. Termasuk pemberitahuan jika ada DBH Migas Pendidikan.
"Kami tidak mau menuduh apakah ketidaktransparan jni merupakan salah satu upaya menutupi kondisi riil di lapangan," tegasnya.
Meskipun begitu, pihaknya akan segera mengundang Dinas Pendidikan dan DPU untuk membahas secara rinci bagaimana pelaksanaan kegiatan di lapangan terkait penggunaan dana bagi hasil migas pendidikan ini.
"Seharusnya Dinas Pendidikan ikut dilibatkan, jangan dipegang DPU sendiri," imbuhnya.
Ia meminta agar ada pemerataan terhadap perbaikan gedung pendidikan meskipun itu diprioritaskan di ring 1 dan 2 lapangan migas. Karena, semua sekolah berhak mendapatkan peningkatan kualitas baik sumber daya manusia maupun infrastrukturnya.
"Ya aneh, kalau sekolah di ring 1 Blok Cepu justru kondisinya mengenaskan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala DPU, Andy Tjandra maupun yang membidangi sarana tersebut belum bisa dikonfirmasi Metropantura.com.ndo
