LAMONGAN,(metropantura.com) - Kebijakan parkir berlangganan dengan bunyi tarif yang tertera senilai Rp 20.000 setiap tahun, menurut masyarakat Lamongan itu nyatanya hanya kibul semata.
Dari pantauan awak media di lapangan, Selasa (10/2) terungkap saat salah satu warga Lamongan, Zuni(35) ketika hendak membayar perpanjangan STNK.Akan tetapi,Faktanya ia merasa kaget karena tarifnya tak sesuai dengan yang tertera di STNK dan ironisnya,petugas samsat masih menarik untuk membayar parkir berlangganan lagi.
Meski dengan tarif harga yang tak terbilang mahal,Namun Zuni terpaksa harus merogoh kocek kembali untuk membayar tambahan tarif parkir berlanggan.
"Kok habis banyak pak? Saya hanya sedia uang yang sesuai tertera di STNK," tanya Zuni ke Petugas samsat.
"Jadi satu sama parkir berlanggananya."Ujar petugas samsat, terekam Percakapan yang terdengar saat melakukan transaksi pembayaran dengan petugas samsat.
Sempat terjadi perdebatan antara Zuni dengan petugas samsat sehingga menjadi pusat perhatian bagi warga lain yang antri membayar.
Lalu,Zuni menyampaikan keluh kesahnya kepada petugas dan pihaknya berharap supaya kebijakan itu dikaji ulang," tolong dikaji ulang,bila perlu hapus saja kebijakan parkir berlangganan karena tidak aplikatif," Keluhnya sambil buka dompet dan merogoh saku mencari uang tambahan.
Setelah itu,ketika keluar dari kantor samsat dan menuju ke parkiran untuk menaiki sepeda motornya jukir menghampirinya dengan meminta uang parkir.
"saya sudah bayar di dalam barusan.dan tolong baca tanda ini" kata Zuni sambil menunjuk bukti sudah membayar parkir berlangganan.
Masih menurut Zuni, "Bukan seribu ato dua ribu nya buat jukir, lantas kemana saja selama ini saya membayar parkir berlangganan? ini dikantor samsat yang sudah nyata didepan mata petugas parkir masih menarik biaya parkir, apalagi di tempat-tempat umum, pasar, toko dan pusat perbelanjaan lainya tambah megilan," Keluhnya.
Atas peristiwa itu, mendapat perhatian khusus dari Arif salah satu anggota LSM Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL) ia menilai,"Mestinya kebijakan itu perlu di kaji ulang, karena masih meresahkan sebagian banyak warga Lamongan.
Warga Lamongan yang sudah membayar tarif parkir berlangganan ternyata hanya dikadalin oleh pemerintah kabupaten Lamongan, Pasalnya, masih belum jelas terkait kebijakan daerah tersebut buktinya masih terjadi keresahan di masyarakat Lamongan."Tegasnya.kim
