BOJONEGORO,(metropantura.com) - Kedatangan orang nomor satu dijajaran Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya ( CPYJ) Mojokerto, Kolonel inf Irham Waroihan sebelum melakukan panen raya di Kepohbaru, mengadakan pemaparan di Gedung Angkling Darma di lantai dua Pemkab Bojonegoro.Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Muspida,Camat, Danramil serta undangan terkait termasuk Komandan Kodim Lamongan dan Tuban. Dalam pemaparanya bahwa banyaknya hasil panen di Kabupaten Bojonegoro tidak membuat pihaknya kwatir dengan permainan harga gabah oleh tengkulak karena harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras sudah ditetapkan melalui Instruktur Presiden (Inpres) No 5 tahun 2015.
"Dalam Inpres harga gabah kering panen dibeli dengan harga minimal Rp 3.700," ujarnya dihadapan undangan.
Kehadiran Komandan Korem itu juga mengajak Siti Munifah selaku STTP Malang sekaligus sebagai penyuluh dan pengawas Kementrian Pertanian untuk wilayah Bojonegoro.
Menurut Bapak tiga Anak itu mengharapkan agar para pelaku pasar untuk mentaati Inpres Nomor 5, apabila para pedagang tidak mentaati itu berarti para pedagang memanfaatkan momen seperti bencana alam, banjir misalnya akhirnya, mereka (tengkulak) membeli harga Gabah yang tidak sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh Pemerintah,dengan alasan mutu Gabah yang tidak baik
"Kami bukan membenarkan tapi mekanisme pasar yang tidak bisa dikendalikan," tutur pria asli Palembang itu.
Maka dalam hal ini Irham berharap dalam kasus ini Bulog diharap mengambil peran yaitu dengan cara mengambil atau membeli gabah petani pada saat panen raya yang tidak terbeli oleh mekanisme pasar.
"Sanksinya memang gak ada soal pemanfaatan itu, namun para tengkulak dari luar Daerah,namun pihak Bulog tidak punya tanggung jawab dikementrian Pertanian maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI), ujar pria berpangkat tiga melati dipundaknya itu.ndo
"Dalam Inpres harga gabah kering panen dibeli dengan harga minimal Rp 3.700," ujarnya dihadapan undangan.
Kehadiran Komandan Korem itu juga mengajak Siti Munifah selaku STTP Malang sekaligus sebagai penyuluh dan pengawas Kementrian Pertanian untuk wilayah Bojonegoro.
Menurut Bapak tiga Anak itu mengharapkan agar para pelaku pasar untuk mentaati Inpres Nomor 5, apabila para pedagang tidak mentaati itu berarti para pedagang memanfaatkan momen seperti bencana alam, banjir misalnya akhirnya, mereka (tengkulak) membeli harga Gabah yang tidak sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh Pemerintah,dengan alasan mutu Gabah yang tidak baik
"Kami bukan membenarkan tapi mekanisme pasar yang tidak bisa dikendalikan," tutur pria asli Palembang itu.
Maka dalam hal ini Irham berharap dalam kasus ini Bulog diharap mengambil peran yaitu dengan cara mengambil atau membeli gabah petani pada saat panen raya yang tidak terbeli oleh mekanisme pasar.
"Sanksinya memang gak ada soal pemanfaatan itu, namun para tengkulak dari luar Daerah,namun pihak Bulog tidak punya tanggung jawab dikementrian Pertanian maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI), ujar pria berpangkat tiga melati dipundaknya itu.ndo
