GRESIK,(metropantura.com) - Rencana PT Freeport asal AS (Amerika Serikat) membangun Smelter di Kabupaten Gresik, ternyata dimanfaatkan oleh para politisi senayan untuk ajang politik. Jika sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi ESDM (energi sumber daya mineral), Eni Maulani S mengklaim yang membawa proyek Smelter Freeport dibangun di Gresik, sekaranag giliran anggota Komisi VII DPR RI asal PDIP, Nasyirul Falah Amru, SE juga mengklaim hal serupa.
" Saya yang mati-matian memerjuangkan dan berbuat agar Smelter Freeport dibangun di Gresik, " kata Nasyirul Falah Amru, SE kepada wartawan di sela-sela menggelar reses di Waroeng Apung, Rabu (12/3), malam.
Menurut Falah, begitu panggilan akrabnya, dirinya yang berangkat dari dapil X (Gresik-Lamonan) yang sejak awal berjuang agar Smelter dibangun di Gresik. Sementara Eni Maulani (Golkar) hanya mengaku-ngaku yang memerjuangkan Smelter dibangun di Gresik.
" Dia (Eni) ngomong ke sana kemari kalau yang membawa Smelter di Gresik itu hanya mengaku-ngaku. Justeru saya yang berjuang agar Smelter di Gresik, karena untuk membantu kepentingan konstituen dan masyarakat di dapil saya (dapil X), " tuturnya.
Falah menjelaskan, Komisi VII yang membidangi ESDM, termasuk rencana pembangunan Smelter Freeport, hingga sekarang belum bulat atau tak satu suara memutuskan, Smelter dibangun di Gresik. Komisi VII masih terbelah dua. Dimana, satu kelompok menghendaki agar Smelter tetap dibangun di Papua, tempat berdirinya Freeport, dan satu kelompok lain menghendaki agar Smelter dibangun di Gresik.
Dengan terbelahnya suara Komisi VII soal pembangunan Smelter, kemungkinan besar, Smelter akan dibangun di dua tempat, yakni di Papua dan Gresik.
" Tidak ada persoalan Smelter dibangun di Papua dan Gresik. Tapi, kalau keputusan pemerintah hanya membangun satu Smelter, saya akan all out agar Smelter dibangun di Gresik, " terang Falah.
Falah mengakui, untuk lokasi pembangunan Smelter Freeport belum diputuskan. Namun, diperkirakan Smelter kalau jadi dibangun di Gresik, akan ditempatkan di lahan sewaan lahan reklamasi antara lahan di wilayah kawasan industri PT PKG (Petrokimia Gresik) dan PT Smelting.
" Nantinya Smelter dibangun di atas lahan seluas 80 hektar, " jelasnya.
Kalau dilihat dari sisi aspek pendukung, wilayah Gresik paling mendukung kalau didirikan Smelter. Sebab, di Gresik sudah ada pelabuhan dan sarana transportasi darat sangat mendukung. Sementara di Papua tidak ada sarana pelabuhan. " Gresik yang paling layak dibandingkan Papua, " katanya.
Terkait lahan yang akan dibangun Smelter, kata Falah, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto hingga sekarang belum mengeluarkan perizinan, baik izin sewa pengairan yang menjadi wewenang Dishub (Dinas Perhubungan), maupun izin reklamasi yang menjadi wewenang BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal).
Karena itu, tambah Falah, Komisi VII akan mengagendakan rencana pemanggilan pihak-pihak terkait seperti Gubernur Jatim, Bupati Gresik, Kementrian ESDM dan instansi terkait." Sejauh ini, Komisi VII belum undang pihak terkait, " pungkasnya.sgg
