GRESIK,(metropantura.com) - Puluhan masa yang tergabung dalam gabungan beberapa (Ormas) Organisasi Masyarakatan di Kabupaten Gresik yang mengatasnamakan diri (AMPERA) Amanat Penderitaan Rakyat melakukan demo di tepi jalan raya depan kantor Pemkab Gresik, Rabu (1/5).
Mereka menolak kebijakan Presiden RI, Joko Widodo yang kembali menaikkan harga (BBM) Bahan Bakar Minyak sebesar Rp 500 per1 April. " Tolak, tolak , kami dengan tegas menolak kenaikan harga BBM, karena membuat masyarakat makin sengsara, " kata Farid, salah satu perwakilan pendemo saat lakukan aksi.
Para pendemo sendiri dalam melakukan aksinya mengusung beberapa spanduk dan poster. Di antaranya bertuliskan, " BBM naik rakyat tercekik, kenaikan BBM biang harga pokok naik, rakyat jangan terus ditindas Pak Presiden dan lainnya".
Menurut Farid, kebijakan Presiden RI ke-7, Joko Widodo menaikkan harga BBM, merupakan kebijakan arogan. Kebijakan itu tidak pro-rakyat. Sebab, Joko Widodo baru saja dilantik menjadi Presiden sudah banyak melakukan penindasan terhadap masyarakat dengan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
" Kenaikkan harga BBM yang sudah 2 kali dilakukan Joko Widodo dengan kompensasi memberikan kartu-kartu seperti kartu sehat yang hingga sekarang belum jelas manfaatnya, jelas bukti kalau presiden telah menyengsarakan rakyat, " jelas Farid.
Mengapa? Lanjut Farid, karena kebijakan kenaikan BBM itu sangat berdampak luas terhadap masyarakat. Karena kenaikan BBM mengakibatkan semua kebutuhan pokok ikut naik. " Masyarakat, khususnya ibu-ibu banyak yang mengeluh dan merasa berat atas kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, " terangnya.
Selain itu, kenaikan BBM tersebut juga akan berimbas terhadap sektor lain, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lain yang menjadi komoditas masyarakat.
Untuk itu, AMPERA menuntut kepada semua jajaran pemerintah agar respek terhadap dampak kenaikan BBM. AMPERA menuntut empat hal. Pertama, nasionalisasi aset negara yang hingga sekarang masih dikuasai pihak asing. Kedua, hapus hutang luar negeri yang jumlahnya terus bertambah untuk kepentingan para elite birokrasi. Ketiga, turunkan harga kebutuhan pokok. Dan keempat, naikkan upah buruh karena masih jauh dari kebutuhan hidup sejahtera.sgg
Mereka menolak kebijakan Presiden RI, Joko Widodo yang kembali menaikkan harga (BBM) Bahan Bakar Minyak sebesar Rp 500 per1 April. " Tolak, tolak , kami dengan tegas menolak kenaikan harga BBM, karena membuat masyarakat makin sengsara, " kata Farid, salah satu perwakilan pendemo saat lakukan aksi.
Para pendemo sendiri dalam melakukan aksinya mengusung beberapa spanduk dan poster. Di antaranya bertuliskan, " BBM naik rakyat tercekik, kenaikan BBM biang harga pokok naik, rakyat jangan terus ditindas Pak Presiden dan lainnya".
Menurut Farid, kebijakan Presiden RI ke-7, Joko Widodo menaikkan harga BBM, merupakan kebijakan arogan. Kebijakan itu tidak pro-rakyat. Sebab, Joko Widodo baru saja dilantik menjadi Presiden sudah banyak melakukan penindasan terhadap masyarakat dengan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
" Kenaikkan harga BBM yang sudah 2 kali dilakukan Joko Widodo dengan kompensasi memberikan kartu-kartu seperti kartu sehat yang hingga sekarang belum jelas manfaatnya, jelas bukti kalau presiden telah menyengsarakan rakyat, " jelas Farid.
Mengapa? Lanjut Farid, karena kebijakan kenaikan BBM itu sangat berdampak luas terhadap masyarakat. Karena kenaikan BBM mengakibatkan semua kebutuhan pokok ikut naik. " Masyarakat, khususnya ibu-ibu banyak yang mengeluh dan merasa berat atas kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, " terangnya.
Selain itu, kenaikan BBM tersebut juga akan berimbas terhadap sektor lain, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lain yang menjadi komoditas masyarakat.
Untuk itu, AMPERA menuntut kepada semua jajaran pemerintah agar respek terhadap dampak kenaikan BBM. AMPERA menuntut empat hal. Pertama, nasionalisasi aset negara yang hingga sekarang masih dikuasai pihak asing. Kedua, hapus hutang luar negeri yang jumlahnya terus bertambah untuk kepentingan para elite birokrasi. Ketiga, turunkan harga kebutuhan pokok. Dan keempat, naikkan upah buruh karena masih jauh dari kebutuhan hidup sejahtera.sgg
