LAMONGAN,(metropantura.com) - Belum cairnya Dana Hibah dari Kabupaten Lamongan guna pelaksanaan Pilkada, tidak menghambat laju Komisi Pemilihan Umun (KPU) Lamongan dalam mempersiapkan Pilkada Kabupaten Lamongan yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang.
Untuk mencairkan Dana Hibah yang akan digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan Pilkada Lamongan, ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Proses pencairan harus disertai dengan adanya Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan juga Standar Harga Biaya (SHB) yang harus ditanda tangani oleh Bupati, sesuai dengan Peraturan Bupati.
“NPHD itu sudah ditanda tangani, tapi kan cuma SHB nya yang belum. Karena kan setelah NPHB iku kan ada SHB yang pakai peraturan bupati . Nah itu yang belum ditanda tangani” terang Fatkhur Rohman via selularnya, Minggu (24/5).
Fatkhur juga menambahkan, bahwa untuk kebutuhan operasional, saat ini pihaknya masih menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan, sambil Dana Hibah cair setelah proses administrasi terselesaikan.
Ketika disinggung mengenai PPS yang dilantik beberapa hari yang lalu, ia mengatakan bahwa untuk PPS masih belum melakukan proses pemutakhiran data pemilih. PPS saat ini masih fokus pada pembentukan sekretariat PPS hingga akhir tanggal 25 bulan ini.din
