GRESIK,(metropantura.com) - Tekad pasangan cabup-cawabup patahana, Sambari Halim Radianto dan Moh Qosim (SQ) yang akan menempuh jalur independent atau non partai, kalau tidak ada partai yang bersedia memberangkatkannya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada 9 Desember 2015, akan terwujud. Hal ini dipicu oleh beberapa partai yang mulai bersinggungan dengan para elite Golkar.
Bahkan, ketersinggungan para elite partai di Kabupaten Gresik itu mulai direspon oleh DPD, DPW maupun DPP partai sebagai induk mereka. " Tidak menutup kemungkinan perseteruan pimpinan DPRD yang mewakili empat partai, Golkar, PKB, PPP dan Gerindra, akan merembet ke Pilkada, " kata salah satu pimpinan DPRD Gresik yang tidak mau disebutkan namanya, kemarin.
Menurut dia, perseteruan antar pimpinan DPRD Gresik periode 2014-2019 dipicu oleh ketidak bijakan Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid. Dimana, ketua DPRD asal Golkar tersebut kerap mengambi kebijakan tanpa melibatkan semua pimpinan DPRD, sehingga kerap menimbulkan ketersinggungan mereka.
Puncaknya, ketika jelang digelarnya rapat paripurna terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) terhadap masa akhir jabatan pemerintahan Bupati-Wabup (Sambari-Qosim). Pada saat paripurna penyampaian LKPJ tersebut, dua pimpinan DPRD memilih tidak mengikuti sidang paripurna.
Merek adalah, Wakil Ketua DPRD Gresik asal Gerindra, Nur Saidah dan Wakil Ketua DPRD Gresik asal PPP, Nur Qolib. Bahkan, pada saat paripurna dengan agenda jawaban fraksi terhadap LKPJ tersebut, tiga pimpinan yang tidak ikut paripurna tersebut. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD asal PKB, Sholihudin, Nur Saidah dan Nur Qolib. " Kasus di DPRD ini sudah menjadi perbincangan hangat di tingkat DPD, DPW dan DPP, " terang pimpinan DPRD tersebut.
Kondisi itu, sangat mungkin akan berpengaruh terhadap pembatalan rencana koalisi yang bakal dilakukan Gerindra dan PPP, bahkan PKB, untuk mendukung SQ maju pada Pilkada Gresik 9 Desember 2015, mendatang. " Kalau tiga partai besar itu batal mendukung SQ, maka SQ siap-siap tidak dapat partai dan harus lewat jalur independen. Padahal, pendaftaran jalur independent sudah mau ditutup, " pungkas sumber tersebut.
Anggota FPG DPRD Gresik, Bambang Adi Pranoto mengakui mendengar kabar adanya prahara yang terjadi di tubuh pimpinan DPRD. Bahkan, prahara itu kabarnya memicu adanya baikot yang dilakukan oleh beberapa pimpinan DPRD.
Kalau prahara itu benar, sebagai politisi DPRD asal Golkar, dirinya menyanyangkan, mengapa hala itu sampai terjadi. Karena itu, dirinya menyarakan agar pimpinan DPRD lakukan tabayun (klarifikasi) antarpimpinan sebetulnya apa yang mengakibatkan prahara itu muncul. " Jangan sampai prahara di tubuh pimpinan itu berimbas buruk terhadap kinerja
DPRD, " katanya.
Ditanya, apa benar prahara antarpimpinan DPRD itu sudah sampai di tingkat DPD,DPW dan DPP. Sehingga, akan berdampak rontoknya dukungan terhadap pasangan SQ untuk maju pada Pilkada 9 Desember 2015? Bambang mengaku belum mendengar sejauh itu. " Saya belum mendengar. Mudah-mudahan tidak, " jelasnya.
Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim mengaku mendengar adanya baikot tiga pimpinan DPRD, karena merasa tidak cocok dengan Ketua DPRD, Abdul Hamid. Namun, hal itu menurutnya masih bersifat personal (pribadi). " Buktinya, anggota lain tidak boikot dan paripurna tetap bisa berjalan, " katanya.
Dia juga mengakui, prahara antar pimpinan DPRD itu tidak merembet ke partai. Sehingga, bisa berdampak terhadap rencana kesepakatan beberapa partai untuk mengusung SQ pada Pilkada 9 Desember 2015, mendatang. " Coba nanti saya komunikasi dengan Bu Nur Saidah (Gerindra) dan Pak Nur Qolib (PPP) untuk mencari tahu apa sebetulnya yang terjadi, " pungkasnya.
Penulis : Mochamad S
Editor : M Arief Budiman
