BOJONEGORO,(metropantura.com) - Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Bojonegoro.
Bertempat di Kantor Balai Desa Mojoranu,Kecamatan Dander, (20/8). Pembinaan gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) berkaitan dengan pemantapan pemahaman perbup No. 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Petani Pemakai Air Kabupaten Bojonegoro. Acara yang dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, Camat Dander, Kepala Desa,dan perwakilan HIPPA dari 4 Kecamatan gabungan, serta beberapa Instansi terkait.
Sementara itu Kepala Desa Mojoranu, Lukman Hakim menyampaikan, profil dari Desa Mojoranu, yakni yang terdiri dari 150 Ha area pertanian, dimana yang dialiri oleh daerah irigasi Dander Kanan seluas 100 Ha, dan area yang dialiri daerah irigasi pirang kiri seluar 50 Ha. Kepala Desa juga menyampikan bahwa pada tahun 2015, Desa Mojoranu mendapatkan bantuan berupa plengseng sungai, sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan pada masyarakat Mojoranu. Tidak itu saja, dalam bidang pendidikan,Kades juga menyampaikan bahwa anak didik tingkat SD Desa Mojoranu yang mendapatkan bantuan Bosda sebanyak 107 siswa pada tahun 2014/2015, yang penyalurannya berjalan dengan lancar. Kemudian untuk tingkat SMA ditahun 2015, terdapat 187 siswa mendapatkan bantuan yang penyalurannya lewat Desa. Meskipun demikian, masih terdapat 20 anak di Desa Mojoranu yang putus sekolah,"yaitu 8 anak tidak melanjutkan ke jenjang SMP, dan 12 anak tidak melanjutkan ke jenjang SMA,"ujar Kades.
Menurutnya dengan adanya program Gerakan Ayo Sekolah dari pemerintah, diharapkan pada tahun 2016 mendatang, 20 anak tersebut bisa melanjutkan sekolah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Bojonegoro menyampikan bahwa kegiatan pembinaan ini dilaksanakan terkait dengan Perbup No. 18 tahun 2012, yakni bagaimana mengelola keterbatasan air untuk mengelola pertanian.
Kepala Dinas mengatakan, bahwa kegiatan tersebut, diikuti oleh 34 Desa dan 30 HIPPA gabungan yang terdiri dari 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Dander dan Kalitidu.Dia juga menyampaikan bahwa di Kecamatan Dander Daerah Irigasi (DI) terbagi menjadi 4, yakni DI Pirang, DI Dander, DI Ngunut dan DI Lerang. Dimana dari keempat DI tersebut yang menjadi wewenang dan ditangani pemerintah Propinsi Jawa Timur adalah DI Pirang. Menurutnya, luas Daerah Irigasi menjadi pedoman pembagian penanganan wewenang baik wewenang Kabupaten, Propinsi, maupun Pusat.
Lebih jauh Kepala Dinas mengatakan bahwa kewenangan Kabupaten terdapat 24 Daerah irigasi, termasuk waduk klambangan yang diperbaiki sampai tahun 2018. Sedangkan waduk pacal, waduk gongseng dan waduk pejok menjadi wewenang pusat,Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk perbaikan 24 Daerah Irigasi di Kabupaten Bojonegoro'" bahwa perbaikan demi perbaikan akan terus dilakukan, tentunya dengan memperhitungkan skala prioritas"ujar Kepala Dinas Pengairan.
Sementara itu Wakil Bupati Bojonegoro Drs. Setyo Hartono, MM, menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro menargetkan swasembada pangan dan energi sebenarnya bisa tercapai, tetapi banyak dari petani yang menjual hasil panennya keluar Daerah.Wabup juga menyampaikan bahwa air memiliki banyak kegunaan dalam bidang pertanian, peternakan dan kebutuhan sehari-hari. Namun banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan air dengan baik, padahal tanah di Bojonegoro hanya bisa menyerap 15 % dari air hujan yang turun. Hal tersebut terjadi karena penebangan pohon dipedesaan mulai marak terjadi. Sehingga tanah menjadi gersang dan tidak bisa menyerap air secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yakni dengan menanam tanaman yang bermanfaat bagi manusia dan tanah.
Wabup juga mengajak para petani untuk lebih harus pintar mengelola tanah,"jangan terus menerus menanam padi. Jika musim kemarau datang, tanamlah tanaman polowijo seperti jagung dan kedelai. Jangan memaksakan menanam padi, jika terjadi gagal panen, petani akan rugi sendiri."Ujar orang nomor dua itu dideapan para undangan.
Menurut Wapup cara itu juga efektif untuk memberantas hama wereng.
Wabup berpesan,kepada gabungan HIPPA harus berkoordinasi dengan baik antara satu Kecamatan dengan Kecamatan lain, dan semua yang sudah disepakati bersama harus diikuti dan dijalankan dengan baik agar tidak terjadi pertikaian," karena mengingat jumlah air yang terbatas, yang terpenting bisa guyup rukun bersama untuk memajukan Desa".ujarnya
Penulis : Sandi Suswondo
Editor : M Arief Budiman
