LAMONGAN,(metropantura.com) - Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2015 menuai kritik bahkan disinyalir banyaknya anggaran yang tersedot untuk kepentingan pemenangan salah satu Kandidat Calon Bupati (Cabup) Kabupaten Lamongan dalam Pemilukada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang.
Kritikan itu salah satunya dari ketua LSM Yawimanu Kabupaten Lamongan, Imamur rosyidin mengungkapkan, dugaan yang dilontarkan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, hal itu dapat dilihat dari beberapa program dan pos anggaran yang berada di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi Dinas. Diantaranya Bagian Humas Pemkab Lamongan berupa pos anggaran untuk pengaplingan halaman media massa. Senin (10/8)
Kenaikan dari jumlah anggaran Program tersebut menurutnya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Sebelumnya anggaran itu sebesar Rp. 836,2 juta. Namun, pada saat perubahan PAK mengalami pembengkakan menjadi Rp. 1,4 Miliar. jika diprosentase kenaikanya mencapai 69,36 persen atau Rp. 580 juta.
“Masak, untuk pengaplingan halaman media saja kenaikanya mencapai Rp. 580 juta atau 69,36 persen, Ini kan ndak rasional, bahkan untuk keperuntukan uang itu dibuat apa saja?. Dari sinilah kami duga adanya permainan antara penguasa dan elit parpol untuk kepentingan kandidat tertentu pada wilayah publikasi, pencitraan bahkan bargaining salah satu calon-calon pada pemilukada serentak nantinya ,”beber Imam, sembari nada kesal.
Tak hanya mencurigai Bagian Humas Pemkab Lamongan, imamurrosyidin juga mencurigai pos anggaran yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Bahkan, dipertanyakan olehnya tentang penggunaan serta keperuntukanya.
Menurutnya, dia menemukan beberapa program yang dinilai tak etis didengar di Dinas Kesehatan yang rincian penggunaan anggaranya tidak jelas, bahkan pelaksanaan atau realisasinya patut dipertanyakan. Salah satunya berupa Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang menelan anggararan sebesar Rp. 53,9 Miliar.
“Kalo dilihat dari judul programnya memang bagus, tapi coba kaji besaran anggaran dan rincian penggunaanya. Dari sana, patut dipertanyakan dan dicurigai karena penggunaan anggaran sebesar itu tidak jelas peruntukanya,” kata Imam yang juga wakil ketua DPC Partai Gerindra Lamongan tersebut.
Rincian Program terebut diantaranya perbaikan gizi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 2,1 Miliar, pelayanan rawat jalan gratis dipuskesmas Rp. 715,8 juta, serta pengadaan makanan dan minuman gratis untuk pasien di puskesmas senilai Rp. 700 juta.
“Melihat dari rincian pengunaan anggaran tersebut, kami menduga sebagian besar anggaran tersebut tersedot untuk keperluan operasional pemenangan salah satu kandidat yang akan maju pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Karena rincian anggaran tersebut lebih besar diperuntukan untuk keperluan pengadaan ATK, Keperluan kantor, Pembelian Komputer dan lain-lain sebagainya. Terus anggaran yang terserap untuk rakyat mana..?,” tanya imam
Tak hanya itu, Imamurrosyidin Ketua Lsm YayasanWiyata Mandala Universal (Yawimanu) Kabupaten Lamongan pun menuai kejanggalan, bahkan dia menduga adanya keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Lamongan, khususnya Ketua DPRD Lamongan, H. Kaharudin ikut ambil peran dan bagian.
Dugaan itu diperkuat lantaran DPRD Kabupaten Lamongan tidak melakukan kajian matang untuk membahas serta membreackdwon substansi dari program-program tersebut terutama kebutuhan riil anggaranya. Dan terkesan adanya kepentingan untuk meloloskan program titipan rekanan, kelompok bahkan miliknya yang berada di beberapa satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).
Kendati data yang dimilikinya dianggap valid, semakin menguatkan dugaanya terhadap ketua DPRD Lamongan untuk mengamankan dan mempermulus beberapa proyek titipan rekanan, kelompok bahkan kaplingan program miliknya. Sebab, bukti kuat yang dimilikinya menyebutkan ketua DPRD menguasai banyak proyek yang ada di beberapa lingkup instansi dinas, baik program fisik maupun non fisik.
Secara kewenangan dan otoritas sebagai pimpinan DPRD, dia seakan-akan membiarkan hal itu terjadi. Seharusnya, DPRD harus menjalankan tanggungjawab sebagaimana peran dan fungsinya sebagai pimpinan.
Imam pun menilai anggota dewan masih kurang serius dalam membahas RPAK APBD Kabupaten Lamongan, sehingga banyaknya program-program yang perencanaanya tak wajar baik dari segi peruntukan, besarnya anggaran maupun penggunaanya.
Berangkat dari beberapa persoalan tersebut, imam berharap kepada DPRD Kabupaten Lamongan lebih serius dalam mengawal Proses penganggaran hingga melakukan pengawasan terhadap penggunaan APDB Kabupaten Lamongan tahun 2015 di tahun-tahun yang akan datang,.
"Jangan cuma sibuk mengamankan jatah Proyek dan usulan programnya sendiri saja. Karena APBD ini uang rakyat, jadi jangan biarkan banyak terjadi kebocoran di dalamnya dan jangan sampai DPRD Kabupaten Lamongan hanya terkesan bermain, memainkan bahkan membagikan proyek saja yang berorientasi pada kepentingan, keuntungan pragmatisme kelompok maupun personal apalagi untuk memperkaya diri sendiri. Ingat, jangan sampai warga lamongan mati kelaparan yang disebkan oleh keserakahan dan kemurkaan prakmatisme kekuasaan,” harapnya.
Secara terpisah, ketika dikonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, Vida Nuraidah terdengar nada aktif. Namun , tidak dilayani dan tidak ada jawaban.
Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Lamongan, dr. Chaidar Annas, dikonfirmasi via selulernya membantah dana sebesar Rp. 53,9 miliar tersebut dikaitkan dengan pemenangan calon kandidat tertentu. Dia menjelaskan bahawa dana tersebut digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan anggota BPJS yang tergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Nggak ada (kaitannya dengan Calon incumbent), dana itu untuk pelayanan kesehatan anggota BPJS yang tergabung dalam JKN”jelas Annas.
Annas menambahkan layanan gratis dari pemerintah Kabupaten Lamongan untuk pelayanan kesehatan masyarakat belum mencukupi sehingga perlu dana tambahan. Dana itu nantinya langsung di dropping ke puskesmas-puskemas di Kabupaten Lamongan melalui BPJS.
“Memang ada layanan gratis dari pemerintah,tetapi tidak mencukupi untuk itu semua. Karena itu kita sifatnya sudah langsung droping dari BPJS, itu langsung masuknya ke puskesmas”tandasnya.
Penulis : Udin
Editor : M Arief Budiman
