LAMONGAN,(metropantura.com) - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kabuapten Lamongan periode 2015-2018 resmi dilantik oleh DPW KNPI Jawa Timur di Pendopo Lokatantra, Jum’at (7/8).
Pelantikan DPD KNPI Lamongan di bawah kepemimpinan Debby Kurniawan untuk periode yang kedua masih meninggalkan persoalan keabsahan kepengurusannya. Menurut ketua PC GP Anshor Lamongan, Mashur, pihaknya tidak mengakui kepengurusan DPD KNPI periode 2015-2018 karena cacat hukum. Selama proses musyawarah Daerah (Musyda) KNPI beberapa waktu yang lalu dinilai tidak menampung aspirasi Organisasi Kepemudaan di Lamongan.
Kepengurusan DPD KNPI juga merupakan hasil dari musyda yang tidak transparan baik kegiatan maupun keuangan. Dan rekruitmen kepengurusan juga tidak koordinasi dengan ketua Organisasi sehingga nama yang masuk dalam struktur organisasi DPD KNPI terkesan asal comot.
“Kami tidak mengakui kepengurusan DPD KNPI yang dilantik hari ini. Kepengurusannya cacat hukum,”jelas Mashur ketika ditemui di kantor PC Anshor Lamongan.
Karena dinilai cacat hukum, PC Anshor tidak merekomendasikan jajaran anggota Anshor masuk dalam kepengurusan DPD KNPI Lamongan periode 2015-2018. Bahkan pihak PC Anshor tidak menghadiri acara pelantikan DPD KNPI Lamongan.
Hal senada juga dikatakan oleh ketua cabang PMII Lamongan, Anik Vidiasari, bahwa pihaknya tidak menghadiri pelantikan dan tidak mengakui DPD KNPI Lamongan periode 2015-2018. PC PMII secara kelembagaan menganggap DPD KNPI cacat hukum. Karena hasil musyda yang lalu dinilai melanggar aturan organisasi.
Pihak PMII tidak akan merekomendasikan alumni dan kadernya masuk dalam jajaran pengurus DPD KNPI Lamongan periode 2015-2018. Anik mengakui pihaknya telah menerima surat permintaan dari DPD KNPI untuk menunjuk salah satu wakilnya masuk kepengurusan DPD KNPI. Namun permintaan itu ditolak karena sudah komitment sejak awal bahwa pihaknya menginginkan musyda ulang dan tidak mengakui hasil musyda.
Penulis : Udin
Editor : M Arief Budiman
