LAMONGAN,(metropantura.com) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan berkoordinasi dengan pemerintah mencari terobosoan hukum untuk pilkada dengan calon tunggal. Dalam pilkada serentak tahun 2015 masih ada beberapa kabupaten yang harus menunda pilkada karena hanya ada calon tunggal.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto saat berkunjung di DPC PDI Perjuangan Lamongan, menjelaskan bahwa PDIP akan terus berkoordinasi dengan pemerintah mengenai calon tunggal agar tidak ada penundaan pilkada. Upaya terobosan hukum yang diinginkan partai berlogo banteng monyong putih ini adalah menerbitkan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Pada dasarnya Sikap PDIP tetap, yaitu menghormati kedaulatan rakyat yang diantaranya adalah Hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya," Jelasnya, Sabtu (22/8).
Hasto menambahkan dalam demokrasi suara rakyat memilih pemimpinnya merupakan hak setiap warga negara. Sehingga dalam pandangan Hasto dengan menunda pilkada karena hanya muncul calon tunggal dianggap mengebiri hak politik rakyat. Hasto menyesalkan adanya pihak-pihak tertentu yang hanya karena perhitungan kalah menang kemudian tidak mengajukan calonnya.
"Memang kalah menang sangat penting, tapi di luar itu ada kontestasi politik yang harus ditampilkan ke rakyat yaitu menyampaikan program-program terbaiknya ke rakyat," Terangnya.
Ketika disinggung rekomendasi PDIP ke pasangan Fadeli-Kartika Hidayati (FAKTA), Hasto mengatakan kalau di Lamongan PDIP tidak bisa mengajukan calonnya sendiri sehingga rekomendasi akhirnya diberikan ke pasangan FAKTA. Rekomendasi ke pasangan FAKTA dinilai telah sesuai mekanisme partai PDI-P.
Hasto meminta semua kader dan simpatisannya untuk memenangkan pasangan Fakta. Bila ada kader yang tidak mendukung pasangan FAKTA, pihaknya akan memberikan sanksi dan pemecatan kader yang mbalelo.
"Ada sanksi hingga pemecatan terhadap kader tersebut," tegasnya.
Penulis : M Zainuddin
Editor : M Arief Budiman
