Strategi cabup petahana untuk menduduki kursi Bupati Lamongan dengan mempersiapkan 5 anak dan menantunya di kursi DPRD Lamongan untuk mengantisipasi bila kepala daerah dipilih melalui DPRD. Namun, kepala daerah dipilih kembali oleh rakyat sebagaimana yang tertuang dalam UU No 8 tahun 2015 tentang Pilakda.
Selanjutnya, cabup petahana diduga mempersiapkan calon boneka untuk mengantisipasi calon tunggal di pilkada Lamongan dan memborong rekomendasi parpol yang mendapat kursi di DPRD Lamongan.
Seperti yang dikatakan oleh Afif Muhammad, penasehat LSM LPPK, calon petahana mempersiapkan anak dan menantunya untuk mengantisipasi jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kelima keluarganya yang duduk di DPRD Lamongan merupakan sekoci untuk memuluskan bila kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Iya toh jelas itu, itu kan sekoci kalau nanti dipilih oleh dewan,”jelas Afif Muhammad,Kamis (1/10).
Afif menambahkan bahwa cabup petahana salah satunya yang setuju pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sehingga jauh-jauh hari menyiapkan keluarganya untuk menjadi anggota DPRD Lamongan.
“Dulu dia (Fadeli-red) itu setuju dipilih lewat dewan, kabupaten lain tidak setuju seperti tuban,bojonegoro dan lainnya. Tapi lamongan setuju, sehingga menyiapkan sekoci dari anggota dewan yang banyak dari kalangan anggota keluarganya,”tambahnya.
Begitu juga ketika dalam Undang-Undang no 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang dimana dalam pilkada serentak tahun 2015 harus minimal diikuti 2 pasangan calon dan bila Cuma ada satu pasangan calon akan diundur tahun 2017.
Mengantisipasi tatkala hanya ada satu calon tunggal di Lamongan, calon petahana juga diduga menyiapkan calon boneka dari jalur perseorangan. Calon boneka ini diduga dibentuk agar pilkada di Lamongan tidak diundur pada tahun 2017 mendatang dan untuk memuluskan calon petahana memenangkan pilkada 9 Desember mendatang.
“Mestinya begitu (membentuk JOS untuk mengantisipasi calon tunggal-red),skenarionya kan seperti itu. Sebab,di undang-undangnya tidak boleh maju ketika hanya ada satu calon, sehingga harus mempersiapkan sekoci,”terangnya.
Dugaan pasangan Mujianto –M Sueb (JOS) sebagai pasangan calon boneka dari calon petahana dikuatkan dengan keterlibatan pihak birokrasi dalam mendukung dokumen potokopi KK untuk syarat dukungan pasangan JOS.
“Indikasinya seperti itu , dalam satu minggu sudah dapat dukungan begitu banyak, kalau tidak ada permainan dari berbagai pihak, ya tak mungkin . Sedangkan dukungan terbanyak dengan menggunakan KK (kartu Keluarga-red) bukan KTP. Kalau KK berarti kemungkinan mengambilnya dari perangkat desa atau arsip. Bukan dilakukan oleh timnya JOS tetapi oleh perangkat desa,”tandasnya.
Perilaku cabup petahana yang mempersiapkan segalanya untuk memuluskan jalan menduduki kembali kursi Bupati lamongan dimulai dari keluarganya yang menjadi anggota DPRD. Selain itu, dugaan pun muncul tatkala cabub petahana menyiapkan Pasangan JOS sebagai boneka dan memborong rekomendasi semua parpol di Lamongan, hal itu dinilai oleh pengamat politik M. Sa’diyin,M.Si, sebagai bentuk orientasi politiknya adalah orientasi kekuasaan bukan orientasi kebangsaan. Dengan berbagai cara dilakukan karena orientasinya mendapatkan kekuasaan.
“Karena Politiknya dipahami untuk mendapatkan kekuasaan bukan mengelola kebangsaan. Karena orientasi politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan jadi dengan berbagai cara di lakukan. Baik dengan menyiapkan nanti itu calonnya dipilih oleh dewan, terus kemudian ada calonnya kalau calonnya satu tidak bisa ikut pilkada tahun ini diantisipasi ada calon yang memang dengar-dengarnya di dorong oleh orang-orang tertentu. Salah satu calon mengantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan itu,”jelas Sa’diyin yang juga kajur ilmu Pemerintahan FISIP UNISDA Lamongan.
Meski dengan berbagai persiapan,lanjut Sa’diyin, pasangan FAKTA tidak akan mampu mendulang suara 90 persen. Sa’diyin memeprkirakan pasangan FAKTA hanya mampu meraup suara 70-80 persen di pilkada nanti.
“Kalau 90 persen saya kira tidak walaupun mesin partainya jalan, kemampuan finansial ada, lebih menanamkan ke masyarakat lebih dulu yang FAKTA . tetapi kalau 90 persen kok tidak. Hitungan saya itu sekitar 70-80 persen,”pungkasnya.
Penulis : M Zainuddin
Editor : M Arief Budiman
