LAMONGAN,(metropantura.com) - Bertempat di Depot Asih di jalan Jaksa Agung Suprapto Lamongan, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lamongan menggelar Musyawarah Kabupaten (musykab)yang diikuti oleh perwakilan 24 kecamatan dari total 27 Kecamatan yang ada di Lamongan, Senin (12/10)
Dalam acara yang dipimpin oleh Ketua PRD Lamongan Miftahul Rokhim tersebut bertujuan untuk merumuskan beberapa program partai, baik ideology, organisasi maupun politik.
Untuk program organisasi, Miftahul Rokhim mengatakan pihaknya akan menyempurnakan struktur PRD di seluruh kecamatan di Lamongan, dimana saat ini masih ada tiga kecamatan yang belum terbangun struktur PRD, yakni Kecamatan Brondong, Tikung dan Sarirejo.
Sedangkan untuk program politik, di akhir bulan Oktober mendatang, PRD berencana akan mengadakan diskusi akbar dengan tema persoalan-persoalan masyarakat Lamongan yang selama ini dianggap masih banyak menyisakan problema, seperti mengenai Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian di Kabupaten Lamongan.
“Untuk program politik, di akhir oktober kami akan menggelar diskusi akbar mengenai persoalan yang dihadapi rakyat Lamongan, misalnya pendidikan, kesehatan dan pertanian,” terang pria yang akrab disapa Mifta tersebut.
Dalam upaya mengatasi segala persoalan di Lamongan, Mifta mengatakan, pihaknya akan membangun koordinasi dengan sesama organisasi masyarakat yang ada di Lamongan. Untuk sementara ini yang sudah terbangun kerjasama adalah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demorasi Elemende, dan Serikat Tani Nasional.
Serta tidak menutup kemungkinan akan bertambah satu lagi yang akan bergabung, yakni Front Nasional Pergerakan Buruh Indonesia (FNPBI), karena untuk tahun depan, di Lamongan aka nada industrialisasi masal.
Untuk itu FNPBI akan bergabung dengan PRD untuk membangun misi perjuangan yang sama dan mengawal kebijakan pemerintahan Daerah yang tidak pro rakyat.
“Dan yang akan bergabung adalah kawan FNPBI, yang mana lamongan tahun depan akan ada industrialisasi masal, dalam arti membangun program perjuangan yang sama dan mengawal kebijakan pemerintah daerah yang tidak pro rakyat,” bebernya.
Mifta juga menambahkan, bahwa nantinya problem yang akan memanas adalah di tingkatan pendidikan. Hal ini dikarenakan banyaknya uang gedung baik di tingkat SD, SMP, Maupun SMA yang nominalnya dianggap terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat, dan ditambah lagi masalah mengenai LKS dan daftar ulang.
“Untuk itu kawan-kawan ormas yang tergabung di partai ini masih mengkaji dan menganalisa tentang pendidikan. Dan apabila nantinya tidak ada perubahan, kawan-kawan tidak akan segan untuk mengkritisi kebijakan tersebut,” Pungkas Mifta.
Penulis : M Zainuddin
Editor : M Arief Budiman
