Kali ini, Kedatangan mereka untuk memprotes mengenai dugaan penyelewengan yang di lakukan oleh beberapa oknum Dinas Pertanian dan Kehutanan (Disperhut) Kabupaten Lamongan.
Dalam aksinya tersebut massa PMII menyampaikan Aspirasinya dalam rangka untuk memberikan kritikan kepada Kejari lamongan yang dianggap masih lamban dalam menangani beberapa kasus korupsi yang ada di Kabupaten Lamongan.
Salah satunya yang ada di dinas pertanian dan kehutanan yang masih banyak ditemukan dilapangan terhadap rendahnya kualitas dibeberapa proyek pembangunan fisik yang di lakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan (Disperhut) kabupaten Lamongan.
Rendahnya kualitas dapat dibuktikan karena beberapa bentuk bangunan yang dikerjakan mayoritas tidak dapat bertahan lama yang diindikasikan karena pembangunannya banyak yang asal-asalan sehingga diragukan kualitas pembangunan yang sudah dilakukan terutama speck dan kadar takaran pembangunannya sehingga masyarakatlah yang dirugikan dan merasakan dampaknya.
“Semua bantuan yang di berikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan speck dan takaran kadar pembangunannya Yang berimplikasi terhadap kualitas jenis bangunanya sehingga tidak bisa bertahan lama dan cepat rusak. Hampir semua bantuan yang sudah direalisasikan banyak yang mengalami kerusakan sehingga masyarakatlah yang mengalami semua dampak tersebut” ungkap Achmad Yusuf selaku ketua Komisariat PMII Unisda.
Tak hanya itu, dalam aksinya tersebut massa PMII memberikan sebuah catatan penting kepada Kejaksaan Negeri Lamongan untuk segera ditindaklanjuti terhadap beberapa dugaan kasus yang ada di Kabupaten Lamongan terutama di tubuh dinas pertanian dan kehutanan,
Selain itu, Achmad Yusuf membeberkan banyak bantuan yang tidak merata salah satunya yakni jenis bantuan berupa pompanisasi yang diberikan kepada masyarakat justru banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan anehnya daerah yang seharusnya tidak membutuhkan justru sengaja diberi bantuan pompa.
"Anehnya daerah yang seharusnya tidak membutuhkan pompa justru sengaja diberi.Sedangkan daerah yang seharusnya membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan tersebut bahkan tidak digubris oleh beberapa oknum dinas pertanian dan kehutanan tanpa memberikan dalih yang jelas,"bebernya.
Ternyata tak hanya berhenti disitu, Achmad Yusuf juga menyebutkan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum nakal di dinas pertanian dalam beberapa proyek pembangun saluran irigasi pegairan serta menyalahgunakan wewenang pelaksaan penyaluran bantuan.
“itu semua mengakibatkan, pembangunan tidak sesuai dengan bestek dan speck yang sudah tentukan dan direncanakan,”jelasnya.
Mereka juga menuntut Kejari Lamongan untuk melakukan tindakan berupa memproses hingga mengusut semua dugaan penyimpangan terhadap tindakan yang berakibat merugikan masyarakat dan juga negara.
Namun Pengurus Komisariat PMII Unisda juga menilai bahwa penegak hukum di Kabutaten lamongan sangat lemah karena masih banyak terjadi kesenjangan dan tebang pilih dalam membrantas kasus-kasus korupsi yang ada.
“Kami disini minta penegak hukum, aparat yang mengerti apa itu hukum untuk tidak tebang pilih dalam memberantas kasus-kasus korupsi,”pinta orator.
Dalam aksi tersebut Pengurus Komisariat PMII Unisda mengajukan tiga tuntutan kepada Kejari Lamongan, yakni Kejari diminta untuk lebih mengawasi kinerja proyek-proyek yang ada didinas pertanian, tindak tegas Oknum yang menyalahgunakan uang negara, memeriksa oknum-oknum yang diduga menyelewengkan dana bantuan proyek pertanian,"pungkasnya.
Penulis : M Zainuddin
Editor : M Arief Budiman
