LAMONGAN,(metropantura.com) - Sebanyak 52 pasien di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan (RSML) tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 9 Desember 2015. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada 78 pasien di RSML yang memiliki hak pilih tetapi hanya 26 pasien yang mencoblos.
Ketika Wartawan mengikuti petugas KPPS keliling RSML, Pasien yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika didatangi oleh petugas KPPS TPS 1 Kelurahan Sukorejo menolak mencoblos karena kondisinya yang sedang sakit. Kebanyakan pasien yang menolak mencoblos karena alasan sakit.
Komisioner Panwascam Lamongan, Tri Hermanto, membenarkan bahwa pasien yang tidak memberikan suaranya dalam pilkada Lamongan karena alasan sakit. Padahal bagi pasien sudah diberikan kemudahan mencoblos dengan didatangi petugas KPPS dari TPS terdekat. Pasien hanya mempelihatkan KTP dan kemudian diberi form A5 agar bisa mencoblos.
“iya, Kebanyakan pasien tidak mencoblos karena alasan sakit. Padahal sudah diberikan kemudahan dengan TPS keliling,”jelas Tri ketika mengawasi TPS keliling di RSML.
Tri menambahkan bahwa semua karyawan RSML yang dinas pagi sampai siang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak membawa formulir A5 (surat pindah TPS dari TPS asal). Karena itu, mencoblos di RMSL tidak maksimal.
“ Semua karyawan di sini (RSML-red) yang dinas pagi sampai siang jam 1 tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena rata-rata tidak ada yang membawa A5. Aturannya harus membawa A5, jadi di RSML ini saya tegaskan tidak maksimal,”jelas Tri.
Banyaknya golput pasien dan karyawan RSML, menurut Tri, karena tidak maksimal KPU Lamongan melakukan sosialisasi. Selama ini KPU Lamongan hanya melakukan koordinasi dengan pihak RSML bukan sosialisasi ke pemilih secara langsung.
“Sosialisasi sudah dilakukan tetapi kurang maksimal. Karena sosialisasi yang dilakukan itu sebatas koordinasi dengan manajemen Rumah sakit. Tidak ada sosialisasi yang langsung ke sasaran pemilih,”paparnya.
Zuhdi Purnomo, bagian Bimbingan Rohani (binroh) RMSL membenarkan bahwa banyaknya golput pasien karena kurangnya sosialisasi oleh KPU Lamongan. Pihak RSML pernah mengusulkan kepada KPU Lamongan agar KPU membentuk petugas khusus dengan kompensasi tertentu untuk melakukan sosialisasi ke pasien. Namun KPU Lamongan menolak usulan pihak RSML dengan alasan tidak ada anggarannya.
“Tahun lalu Kami sudah mengusulkan, karena KPU tidak melakukan sosialisasi ke pasien sehingga banyak pasien yang tidak tahu maka kami mengusulkan supaya ada petugas khusus yang ditunjuk KPU dengan kompensasi tertentu. Tapi waktu itu dijawab KPU tidak ada anggarannya,”ujar Zuhdi seusai mendampingi petugas TPS keliling.
Pihak TPS juga meremehkan persoalan hak pasien di RSML dengan dalih bisa mengatasi persoalan tersebut tetap kenyataannya tidak ada sosialisasi ke pasien bahkan media sosialisasi juga tidak ada. Pihak RSML tidak banyak melakukan aksi karena kuatir nanti tidak sesuai dengan harapan.
“Pihak TPS itu bilang bahwa sudah kami bisa mengatasi tapi faktanya tahun lalu juga tidak ada sosialisasi bahkan yang kita harap ada semacam media sosialisasi yang bisa ditempel juga tidak ada. Tahun ini kami tidak banyak aksi kuatir kita sudah bantu sosialisasi tetapi akhirnya surat suara tidak mencukupi,sehingga kita ikuti aja,”paparnya.
Bahkan surat pengumuman terkait persyaratan pemilih di Rumah sakit/ Puskemas agar bisa mencoblos di TPS terdekat baru ditempelkan Selasa sore dengan ditempel di dekat alat checklock karyawan. Surat tersebut ditanda tangani oleh komisioner PPK Kecamatan Lamongan tertanggal 5 Desember 2015.
Terkait dengan temuan Panwascam Lamongan karyawan RSML yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, Zuhdi Purnomo mengatakan bahwa pihak RSML tidak meliburkan karyawannya, tetapi mengubah jam masuk kerja dengan pertimbangan sebelum masuk kerja karyawan bisa mencoblos dahulu di TPS masing-masing.
“Jadi karyawan diharapkan masuknya diatur supaya yang pagi bisa nyoblos dulu di rumah baru kemudian datang. Sudah dihimbau seperti itu. Kalau jam masuk itu jam 7, tetapi khusus dalam rangka mensukseskan pilkada manajemen sudah membuat himbauan bahwa karyawan yang masuk pagi bisa nyoblos dulu di rumah atau melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh KPU untuk bisa mengikuti pilkada di TPS terdekat,”jelas Zuhdi.
ketika dikonfirmasi terkait banyak Golput di RSML, Divisi Hukum KPU Lamongan Siswanto mengatakan bahwa karyawan yang tidak mencoblos karena tidak membawa form A5 dari TPS asal sehingga tidak bisa mencoblos di TPS terdekat. kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi KPU lamongan untuk pemilu mendatang.
"Karena mereka tidak membawa form A5 dari TPS asal. kejadian ini menjadi bahan evaluasi kedepan,"jawabnya singkat.
Penulis : M Zainuddin
Editor : M Arief Budiman
