"Memang ada anggaran Rp15 miliar untuk pembebasan lahan. Tapi itu masih global," ujar M Jusuf Ansyori, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Pemkab Gresik, Rabu (27/01).
Global yang dia maksud, anggaran tersebut disiapkan tidak hanya untuk pembebasan lahan Lapter Bawean, tapi juga untuk pembebasan lahan tanggul Kali Lamong, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panceng, dan rencana pembangunan tempat uji Kir kendaraan. "Tapi hingga saat ini saya belum menerima dokumen perencanaan keempatnya," ungkapnya.
"Dokumen perencanaan mana yang lebih dulu masuk, itu yang akan kita proses dulu, termasuk penggunaan anggarannya," imbuhnya.
Dokumen perencanaan ini yang membuat adalah Satuan Kerja (Satker) terkait. Jika untuk Lapter Bawean, maka yang membuat adalah Dishub.
Dokumen perencanaan, lanjut Jusuf, akan digunakan dasar untuk mengeluarkan anggaran. "Melalui dokumen perencanaan itu bisa kita ketahui berapa lahan yang dibutuhkan. Katanya Lapter butuh menambahan 300 hingga 400 meter, tapi kan lebarnya kita tidak tahu. Dan sisi mana saja yang harua dibebaskan," terangnya.
Dokumen perencanaan ini, tambah Jusuf, menjadi dasar pihaknya melakukan inventarisasi lahan-lahan mana saja yang akan dibebaskan. Kemudian diukur dan dilakukan appraisal.
"Jika melihat catatan sebelumnya, harga lahan di sana Rp60 ribu per meter persegi, tapi itu dulu pada tahun 2011. Dan pada appraisal berikutnya pasti ada kenaikan harga dibanding empat tahun lalu," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Dishub Gresik, Andhy Hendro Wijaya mengatakan jika runway rencananya akan diperpanjang dari 900 meter saat ini, menjadi 1.300 meter. Peran Pemkab Gresik adalah pembebasan lahan sedangkan pembangunan fisiknya adalah anggaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Perpanjangan runway ini agar pesawat yang bisa mendarat lebih besar. Saat ini hanya pesawat dengan kapasitas 15 penumpang, jika runway sudah diperpanjang, maka pesawat dengan kapasitas 45 penumpang bisa mendarat di Lapter Bawean.
Penulis : Mochamad S
Editor : M Arief Budiman
