Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mulsyidan Baldan dalam kunjungannya ke desa Wotan sekaligus meresmikan kantor Pelayanan Administrasi Pertanahan terpadu tersebut, mengatakan “Nantinya untuk menentukan batas-batas tanah milik warga desa, harus berdasar pada peta dari kementerian yang sudah teruji dan akurat, karena kebijakan ini untuk menghindari kesimpang siuran data dan menghindari miss persepsi” ujarnya. “Pelayanan terpadu ini juga banyak keuntungannya untuk masyarakat, karena masyarakat tidak perlu ke BPN cukup diurus di kantor pelayanan terpadu ini” imbuhnya.
Sedangkan Pj. Bupati Gresik Dr. H. Akmal Boedianto sangat mendukung program Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam pelayanan administrasi pertanahan terpadu tersebut “Kami sangat mendukung program tersebut dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan efektif, dan nantinya akan menjadi virus positif untuk daerah-daerah lain di Kabupaten Gresik ini” katanya.
Sementara kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik Dalu Agung Darmawan mengatakan, pelayanan administrasi pertanahan terpadu 2015 berdasarkan kadastral atau pengukuran batas tanah dari 29 desa yang menjadi PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) dan mengembangkan teori administrasi pertanahan yang dikaji selama ini. “Tanah yang sudah terdaftar dan bersertifikat akan kami letakkan dalam peta dan nantinya akan menampilkan data lengkap mengenai kepemilikan tanah tersebut secara akurat guna mendukung program pemerintah tersebut” paparnya. “Dan untuk mendukung itu semua, harus diimbangi dengan SDM yang memadai dan serba digital, oleh sebab itu akan dicanangkan Desa Digital di Kabupaten Gresik” tambahnya.
Penulis : Mochamad S
Editor : M Arief Budiman
