Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Graita Eka Praja pada Jumat (15/01) dan dipimpin secara langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tursilowanto Hariogi bersama kepala SKPD terkait. “Kami menyambut baik dan siap memberikan informasi serta berbagi ilmu terkait penyelenggaraan pilkades yang sudah pernah terlaksana di Kabupaten Gresik” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Banyak hal yang mereka diskusikan dalam pertemuan tersebut, termasuk mengenai sumber anggaran dan teknis pemilihan kepala desa. “Untuk biaya pilkades semua ditanggung APBD dengan asumsi Rp. 20.000/DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan itu semua untuk kebutuhan logistik pilkades, dan data DPT tersebut kami dapatkan dari pemilihan terdekat yang sudah dilakukan” hal itu disampaikan Kepala Bagian Administrasi dan Pemerintahan Mochammad Jusuf Ansyori.
Terkait Perda (peraturan daerah) sebagai implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dijadikan sebagai petunjuk teknis. “Langkah tersebut dilakukan karena penyelenggaraan pilkades serentak memiliki senggang waktu yang tidak lama, yakni 2 bulan setelah perda itu disahkan pada tahun 2015 yang lalu dan langsung kami laksanakan pilkades di 50 desa secara serentak” ujar Jusuf Ansyori.
Sementara itu terkait sinergitas dan keamanan lancarnya serta memantau perkembangan situasi pilkades yang berlangsung secara serentak, peran media masa juga sangat diperlukan, hal ini disampaikan oleh kabag Humas pemkab Gresik Suyono.
Penulis : Mochamad S
Editor : M Arief Budiman
