“Target Juni 2016, pemerintah pusat mentargetkan integrasi antara jamkesda dengan program pemerintah kartu KIS, jadi memang KIS kan sumbernya dari APBN,”jelas Ketua LSM Parkarsa Jatim Madekan Ali, 27/1).
Menurut Madekan, kalau target tersebut tercapai pada bulan Juni tahun 2016 pihak Puskesmas atau Rumah sakit hanya menerima Kartu KIS bukan Kartu jamkesda, karena Kartu jamkesda akan ditarik dan digantu kartu KIS.
“Pemegang kartu jamkesda tetap ditulis peserta jamkesda, nanti diklaimkan ke BPJS Kesehatan. Sementara yang pegang kartu KIS masuk ke Rumah sakit atau Puskesmas itu nagihnya ke BPJS Kesehatan bukan ke APBD, jadi terpisah,”ujarnya.
Meski demikian, lanjut Madekan, masih banyak masyarakat miskin di Lamongan yang tidak mendapatkan kartu KIS. Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan KIS menjadi tanggungjawab Pemkab Lamongan untuk membayar premi BPJS Kesehatan.
“Masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan KIS, sehingga daerah menganggarkan tersendiri pembayaran premi BPJS Kesehatan di APBD, tidak dari APBN,”jelasnya.
Terkait banyaknya kartu asuransi kesehatan seperti KIS, BPJS dan Jamkesda, apakah nanti tidak membingungkan pihak puskesmas atau Rumah sakit ketika atau pemegang kartu ketika berobat. Madekan memastikan tidak akan bingung karena nanti semuanya memiliki kartu KIS.
“Tidak akan bingung karena nanti semuanya akan pegang kartu KIS, Cuma di sisi administrasi ada 9 ribuan warga Lamongan yang pegang KIS bukan dari APBN tetapi pegang KIS karena dapat iuran dari APBD,”tandasnya.
Terkait banyaknya kartu asuransi kesehatan seperti KIS, BPJS dan Jamkesda, apakah nanti tidak membingungkan pihak puskesmas atau Rumah sakit ketika atau pemegang kartu ketika berobat. Madekan memastikan tidak akan bingung karena nanti semuanya memiliki kartu KIS.
“Tidak akan bingung karena nanti semuanya akan pegang kartu KIS, Cuma di sisi administrasi ada 9 ribuan warga Lamongan yang pegang KIS bukan dari APBN tetapi pegang KIS karena dapat iuran dari APBD,”tandasnya.
Penulis : M Zainuddin
Editor : M Arief Budiman
