Dijelaskan Bupati, bahwa yang menjadi salah satu penyakit bagi bangsa ini adalah tentang perilaku dalam beragama. Menurutnya, banyak masyarakat beragama yang tidak bertuhan dengan baik.
“Mereka beragama namun hatinya tidak khusuk dan tidak menghayati agama yang dianutnya. Sehingga ada istilah agama ageman, anteman, dan agama yang menjadi ugeman ( jalan hidup ),” jelas bupati.
Kelemahan yang kedua adalah etika dalam kehidupan sosial. Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki kepribadian yang sopan, akan tetapi juga kejam. Untuk itu, perlu diberi pemahaman mengenai nilai-nilai kemanusiaan.
“sebenarnya sopan namun kejam, maka harus diajari dengan nilai-nilai kemanusian. Maka lahirlah sila kedua yakni kemanusian yang adil dan beradab,” lanjutnya.
Sementara untuk kelemahan yang ketiga, masyarakat indonesia pada dasarnya suka hidup bersama, akan tetapi sulit untuk bersatu. Untuk itu perlu diberi pemahaman mendalam mengenai sila ketiga, yang berbunyi persatuan Indonesia.
“kita itu pandai berkumpul namun tidak bisa untuk bersatu, kadang satu komunitas namun belum tentu bersatu, sehingga terwujud sila ketika persatuan indonesia,” beber bupati.
Bupati menjelaskan bahwasannya bangsa ini juga mudah dan gampang untuk rapat namun tidak bisa bermusyawarah apalagi bermufakat. Maka harus diajari dengan sila keempat, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Secara khusus Bupati berpesan kepada seluruh kader PKK agar dapat menjadi pengajar dan duta untuk menerapkan hidup bermusyawarah mulai tingkatan keluarga sampai pemecahan masalah ditingkat desa sampai dengan sosial.
“Kader PKK harus bisa menjadi agen yang mencerahkan yang selama ini akrab dengan debat mengedepankan musyawarah untuk mencari yang terbaik,” pesannya kepada para kader PKK.
Lebih lanjut bupati menjelaskan bahwa memang sulit untuk berbuat adil, sehingga para pendiri bangsa mencetuskan agar masyarakat selalu menjunjung tinggi rasa keadilan sosial. Hal itu memang bukan perkara mudah, namun upaya tersebut dapat dimulai dari lini keluarga dan selanjutnya meningkat dijenjang yang lebih tinggi.
Ia menambahkan, bahwa bergabung dengan Tim Penggerak PKK mulai dari tingkatan Wisma, RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten pada intinya adalah mencari masalah, bukan hanya sekedar mencari ilmu atau belajar, akan tetapi juga membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dilingkungannya. Mulai masalah pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.
“Jadi tak salah jika mereka disebut sebagai pencari masalah dalam artian yang positif. Meluangkan waktu dan diri untuk peduli dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” beber Kang Yoto saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
Dalam kesempatan ini, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para kader PKK, dari data dawis yang dikerjakan oleh para kader inilah maka pemerintah berhasil melakukan program inovasi yakni Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC).
“Basis gerakan pemberdayaan masyarakat Desa, basis datanya diambilkan dari data Dasa Wisma yang dikerjakan oleh para kader PKK. Sehingga semua perangkat desa dan pemerintah mencari solusi dan pemecahan atas permasalahan yang ditemukan oleh para ibu-ibu anggota TP PKK,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan olehnya, bahwa Inti dari GDSC adalah mewujudkan masyarakat Bojonegoro sehat, cerdas, produktif dan bahagia. Yang dimaksud sehat antara lain adalah dengan terpebuhinya gizi keluarga, rumah dan lingkungan juga sehat sehingga AKI dan AKB mengalami penurunan.
“Sehingga masayarakat kita nantinya akan lebih cerdas secara intelegensia dan cerdas sosial atau kompetensi sosial. Untuk mewujudkan wong jonegoro yang produktif, yakni produktif dalam memanfaatkan lahan pekarangan, keterampilan dan produktif dalam berkarya bersama mereka yang menjadi penggerak ekonomi,” lanjutnya.
Rakerda yang berlangsung selama lima hari mulai tanggal 29 Februari sampai dengan 4 Maret 2016 besuk ini dihadiri oleh ketua TP PKK dan anggotanya mulai tingkatan desa sampai kecamatan yang terdiri dari 430 desa dan kelurahan di seluruh wilayah Bojonegoro dengan peserta mencapai 3.030 anggota TP PKK Desa dan Kelurahan, serta 196 TP PKK Kecamatan dan 46 anggota TP PKK Kabupaten.
Materi yang diberikan pada Rakerda tersebut diantaranya tentang bidang umum dan program inovasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, serta penjelasan tentang pengisian aplikasi Buku Inovasi Dasa Wiswa serta program unggulan mulai Pokja I, II, III dan IV.
Kelemahan yang kedua adalah etika dalam kehidupan sosial. Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki kepribadian yang sopan, akan tetapi juga kejam. Untuk itu, perlu diberi pemahaman mengenai nilai-nilai kemanusiaan.
“sebenarnya sopan namun kejam, maka harus diajari dengan nilai-nilai kemanusian. Maka lahirlah sila kedua yakni kemanusian yang adil dan beradab,” lanjutnya.
Sementara untuk kelemahan yang ketiga, masyarakat indonesia pada dasarnya suka hidup bersama, akan tetapi sulit untuk bersatu. Untuk itu perlu diberi pemahaman mendalam mengenai sila ketiga, yang berbunyi persatuan Indonesia.
“kita itu pandai berkumpul namun tidak bisa untuk bersatu, kadang satu komunitas namun belum tentu bersatu, sehingga terwujud sila ketika persatuan indonesia,” beber bupati.
Bupati menjelaskan bahwasannya bangsa ini juga mudah dan gampang untuk rapat namun tidak bisa bermusyawarah apalagi bermufakat. Maka harus diajari dengan sila keempat, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Secara khusus Bupati berpesan kepada seluruh kader PKK agar dapat menjadi pengajar dan duta untuk menerapkan hidup bermusyawarah mulai tingkatan keluarga sampai pemecahan masalah ditingkat desa sampai dengan sosial.
“Kader PKK harus bisa menjadi agen yang mencerahkan yang selama ini akrab dengan debat mengedepankan musyawarah untuk mencari yang terbaik,” pesannya kepada para kader PKK.
Lebih lanjut bupati menjelaskan bahwa memang sulit untuk berbuat adil, sehingga para pendiri bangsa mencetuskan agar masyarakat selalu menjunjung tinggi rasa keadilan sosial. Hal itu memang bukan perkara mudah, namun upaya tersebut dapat dimulai dari lini keluarga dan selanjutnya meningkat dijenjang yang lebih tinggi.
Ia menambahkan, bahwa bergabung dengan Tim Penggerak PKK mulai dari tingkatan Wisma, RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten pada intinya adalah mencari masalah, bukan hanya sekedar mencari ilmu atau belajar, akan tetapi juga membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dilingkungannya. Mulai masalah pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.
“Jadi tak salah jika mereka disebut sebagai pencari masalah dalam artian yang positif. Meluangkan waktu dan diri untuk peduli dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” beber Kang Yoto saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
Dalam kesempatan ini, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para kader PKK, dari data dawis yang dikerjakan oleh para kader inilah maka pemerintah berhasil melakukan program inovasi yakni Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC).
“Basis gerakan pemberdayaan masyarakat Desa, basis datanya diambilkan dari data Dasa Wisma yang dikerjakan oleh para kader PKK. Sehingga semua perangkat desa dan pemerintah mencari solusi dan pemecahan atas permasalahan yang ditemukan oleh para ibu-ibu anggota TP PKK,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan olehnya, bahwa Inti dari GDSC adalah mewujudkan masyarakat Bojonegoro sehat, cerdas, produktif dan bahagia. Yang dimaksud sehat antara lain adalah dengan terpebuhinya gizi keluarga, rumah dan lingkungan juga sehat sehingga AKI dan AKB mengalami penurunan.
“Sehingga masayarakat kita nantinya akan lebih cerdas secara intelegensia dan cerdas sosial atau kompetensi sosial. Untuk mewujudkan wong jonegoro yang produktif, yakni produktif dalam memanfaatkan lahan pekarangan, keterampilan dan produktif dalam berkarya bersama mereka yang menjadi penggerak ekonomi,” lanjutnya.
Rakerda yang berlangsung selama lima hari mulai tanggal 29 Februari sampai dengan 4 Maret 2016 besuk ini dihadiri oleh ketua TP PKK dan anggotanya mulai tingkatan desa sampai kecamatan yang terdiri dari 430 desa dan kelurahan di seluruh wilayah Bojonegoro dengan peserta mencapai 3.030 anggota TP PKK Desa dan Kelurahan, serta 196 TP PKK Kecamatan dan 46 anggota TP PKK Kabupaten.
Materi yang diberikan pada Rakerda tersebut diantaranya tentang bidang umum dan program inovasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, serta penjelasan tentang pengisian aplikasi Buku Inovasi Dasa Wiswa serta program unggulan mulai Pokja I, II, III dan IV.
Penulis : Sandi Suswondo
Editor : M Arief Budiman
