TUBAN,(metropantura.com) - Koordinator FITRA Jatim, Ahmad Dahlan mengungkapkan salah satu penyebablabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa. Sehingga laporan pertanggung jawaban belum diselesaikan berdasarkan target. hal ini tidak dapat disalahkan kepada Perangkat Desa saja.
Namun Bapemas, Pemdes dan KB juga harus bertanggung jawab sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membawahi Pemdes. “Bapemas selaku instansi yang bertanggung jawab atas kelancaran pencairan ADD,” katanya, Senin (25/4).
Dahlan juga mengungkap Salah satu penyebab rendahnya SDM perangkat desa dikarenakan pesan dokumen APBDes maupun LPJ kepada kecamatan masih dibudidayakan.”Masih terjebak pada perilaku menjahitkan dokumen. Budaya desa yang suka memasrahkan kepada kecamatan ini juga menjadi pemicu lambannya penyelesaian laporan keuangan,” jelasnya.
Selain itu menyampaikan sejumlah catatan penyebab lambanya pencairan dana desa. Dipengaruhi beberapa sebab hingga menyebabkan dana dari pemerintah pusat itu belum dapat ditransfer ke pemerintah Desa. sehingga banyak keluh kesah dari beberapa desa,
Sebagaimana pemaparanya dari Dahlan, Kondisi itulah, sehingga muncul krisis kepercayaan dari masyarakat kepada Pemdes. Bisa jadi masyarakat menaruh curiga adanya penyimpangan penggunaan anggaran. Karena laporan tidak dibuat sendiri dan lamban.
“Kesalahan penulisan dalam memasukkan angka ini jangan dibuat main-main karena itu anggaran untuk publik. Hal demikian kalau dibiarkan dan tidak ditanggapi secara serius, publik menilai terjadi penyimpangan didalamnya,” tegas Dahlan.
Selain itu juga Mahmudi Kepala Bapemas Pemdes dan KB Tuban, terkait SDM perangkat desa yang dinilai belum profesional, dia berharap akan meningkatkanya dengan memberikan pembekalan dan meningkatkan sumberdaya perangkat desa. dan saya tegaaskan tidak ada penyimpangan dan pembelokan penggunaan keuangan. jikalo salah pasti ada, seperti halnya pelaporan yang dikembalikan itu karena murni kesalahan penulisan angka saja. dan akan direvisi lagi
“Kami juga tidak main-main dengan ini. Kami terus tekankan dengan pihak kecamatan dan desa. Agar mereka aktif berkoordinasi dalam menyelesaikan laporan keuangan dan lainnya. Jadi kami tegaskan ini bukan masalah penyimpangan,” pungkasnya.
Upaya terus berkelanjutan guna mendorong kesemua setekholder terkait, bagaimanapun desa adalah bagian penting.
Namun Bapemas, Pemdes dan KB juga harus bertanggung jawab sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membawahi Pemdes. “Bapemas selaku instansi yang bertanggung jawab atas kelancaran pencairan ADD,” katanya, Senin (25/4).
Dahlan juga mengungkap Salah satu penyebab rendahnya SDM perangkat desa dikarenakan pesan dokumen APBDes maupun LPJ kepada kecamatan masih dibudidayakan.”Masih terjebak pada perilaku menjahitkan dokumen. Budaya desa yang suka memasrahkan kepada kecamatan ini juga menjadi pemicu lambannya penyelesaian laporan keuangan,” jelasnya.
Selain itu menyampaikan sejumlah catatan penyebab lambanya pencairan dana desa. Dipengaruhi beberapa sebab hingga menyebabkan dana dari pemerintah pusat itu belum dapat ditransfer ke pemerintah Desa. sehingga banyak keluh kesah dari beberapa desa,
Sebagaimana pemaparanya dari Dahlan, Kondisi itulah, sehingga muncul krisis kepercayaan dari masyarakat kepada Pemdes. Bisa jadi masyarakat menaruh curiga adanya penyimpangan penggunaan anggaran. Karena laporan tidak dibuat sendiri dan lamban.
“Kesalahan penulisan dalam memasukkan angka ini jangan dibuat main-main karena itu anggaran untuk publik. Hal demikian kalau dibiarkan dan tidak ditanggapi secara serius, publik menilai terjadi penyimpangan didalamnya,” tegas Dahlan.
Selain itu juga Mahmudi Kepala Bapemas Pemdes dan KB Tuban, terkait SDM perangkat desa yang dinilai belum profesional, dia berharap akan meningkatkanya dengan memberikan pembekalan dan meningkatkan sumberdaya perangkat desa. dan saya tegaaskan tidak ada penyimpangan dan pembelokan penggunaan keuangan. jikalo salah pasti ada, seperti halnya pelaporan yang dikembalikan itu karena murni kesalahan penulisan angka saja. dan akan direvisi lagi
“Kami juga tidak main-main dengan ini. Kami terus tekankan dengan pihak kecamatan dan desa. Agar mereka aktif berkoordinasi dalam menyelesaikan laporan keuangan dan lainnya. Jadi kami tegaskan ini bukan masalah penyimpangan,” pungkasnya.
Upaya terus berkelanjutan guna mendorong kesemua setekholder terkait, bagaimanapun desa adalah bagian penting.
Penulis : M Zainuddin
Editor : M Arief Budiman