Rapat Koordinasi (Rakor) dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto, Deputi V Kemenko Polhukam yang terdiri dari Brigjend TNI Wardiyono, Brigjend Pol Drs Yanto Tarah, Kombes Pol Didik Agung Wijanarko dan Nuryanti, Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa,Komandan Kodim dan Kapolres Bojonegoro.
Dalam sambutanya Bupati Bojonegoro, Suyoto, mengatakan, bahwa ada beberapa kemungkinan yang mengakibatkan konflik, diantaranya adalah belum adanya kepastian mendapatnya suplai minyak mentah kepada kilang minyak mini PT. TWU dari pemerintah karena menyangkut banyak sekali mata rantai kepada masyarakat Bojonegoro, persoalan proyek gas Jambaran Tiung biru untuk segera dilakukan percepatan pembangunan fasilitas produksi.
Hal itu dilakukan, agar isu PHK dari pekerja Blok Cepu bisa segera bekerja diproyek tersebut, terkait pembebasan Tanah Kas Desa (TKD) Gayam yang digunakan untuk Lapangan Banyu Urip Blok Cepu yang saat ini belum tuntas untuk segera diselesaikan.
"Dan yang terakhir, yaitu terkait pertambangan sumur minyak tua. Yang harus segera memberi status sumur mana saja yang legal dan mana yang illegal. Untuk itu perlu dibuat regulasi, hal ini dilakukan agar aparat hukum bisa segera bertindak. Diharapkan, timbul semangat untuk menyelesaikan masalah" papar Bupati, Suyoto, dalam Rapat Koordinasi tersebut.
Selain itu, Bupati Bojonegoro juga mengharapkan, adanya penyelesaian masalah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang datang ke daerah yang mempunyai konflik tersebut.
“Tidak sebaliknya, pemerintah daerah yang datang kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut” ujarnya.
Penulis : Sandi Suswondo
Editor : M Arief Budiman
