Massa PMII yang telah selesai melakukan pelatihan kader tingkat dasar tersebut juga menyoroti program dinas Pendidikan yang minim terobosan baru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Lamongan. Dinas Pendidikan Lamongan dinilai hanya bisa mencekik leher-leher masyarakat.
“Beberapa program dinas pendidikan dan Dinas Pemerintahan kabupaten Lamongan tidak memberikan terobosan baru sehingga mencekik leher-leher dari masyarakat,”bunyi dari selebaran yang dibagikan kepada wartawan.
Selain menyebarkan selebaran, massa PMII juga membawa poster yang bertuliskan kecaman terhadap dinas pendidikan Lamongan. Di antaranya poster berbunyi “Transparansi dana itu perlu, nek kok terus-terusno koyok ngene matioe ae,”.
Lama tidak ditemui oleh pihak Dindik Lamongan, massa demonstran dan pihak kepolisian sempat adu dorong dan adu mulut. Massa demonstran merengsek ke barikade polisi dan dihadang barisan polisi yang dalam posisi siap menghadapi demonstran.
Pihak kepolisian sempat menawarkan 10 perwakilan demonstran untuk masuk ke Kantor Dindik Lamongan untuk menyampaikan aspirasinya. Namun tawaran polisi tersebut ditolak oleh demonstran dan tetap menginginkan pihak Dindik Lamongan menemui mereka.
Akhirnya, pihak Dindik Lamongan yang diwakili oleh Adi Suwito (Sekretaris Dindik) dan Sun’ah (Kabid PEP) menemui massa PMII di Depan pintu masuk kantor Dindik Lamongan. Adi Suwito menyampaikan terima kasih kepada massa PMII yang telah peduli kepada dunia pendidikan.
“saya atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih kepada adik-adik semuanya, ternyata dalam kesempatan yang berbahagia ini adik-adik sengat peduli pada dunia pendidikan,”ujar Adi Suwito.
Adi menambahkan bahwa pada tahun 2016 program Dindik Lamongan adalah tahun peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan di Lamongan akan lebih baik dan sempurna terlebih dahulu meningkatkan mutu penjamin pendidikan di Lamongan. Penjamin pendidikan di Lamongan di antaranya tenaga pendidik dan kependidikan termasuk dinas pendidikan, Pemda, pers dan LSM.
“Apabila nanti kita telah bisa mengerjakan penjamin pendidikan, saya yakin pendidikan di Lamongan akan diraih dengan baik,”katanya.
Di Lamongan, lanjut Adi, dibudayakan literasi karena banyak masyarakat lamongan yang masih belum suka budaya membaca. Dengan perbandingan dari 1000 orang masyarakat Indonesia hanya 1 yang gemar membaca. Pihak Dindik akan bertekad tahun 2016 ini perbandingan tersebut dibalik yani 1000 banding 1. Artinya 1000 orang yang suka membaca dan 1 orang tidak suka membaca.
Seusai menjelaskan program Dindik lamongan, Adi menanyakan kepada Massa PMII apakah ada masyarakat tidak mampu di lamongan yang tidak sekolah. Massa PMII tidak bisa menjawab pertanyaan Adi, meski ada salah seorang demonstran yang menjawabnya ada, namun ketika ditelusuri ternyata hanya omong kosong dan tidak berani menampakkan diri orang tersebut.
“Di Kabupaten Lamongan keluarga tidak mampu tidak boleh putus sekolah, kalau ada mohon dilaporkan ke Dinas pendidikan lamongan,”Tandasnya.
Sementara itu, korlap unjuk rasa Haidar Wahyu, mengatakan bahwa biaya pendidikan di Lamongan masih mahal dan meningkatnya anak putus sekolah. Jumlah anak putus sekolah di Lamongan mencapai 20%. Juga penunjang sarana prasarana pendidikan yang tidak memadai serta ketimpangan antara pendidikan di Kota dan Pedesaan.
“Mahalnya harga pendidikan yang ada dan menimbulkan banyak faktor anak putus sekolah yang meningkat, itu sampai 20 % di lamongan dalam angka. Fasilitas yang tidak memadai, tidak samanya fasiitas dari desa dan kota,”ujar Haidar.
Penulis : M Zainuddin
Editor : M Arief Budiman
