Mereka mendesak DPRD agar mencarikan lahan pengganti setelah mereka tidak diperbolehkan berjualan di Bundaran GKB.
PKL tersebut saat ditemui Komisi A mengajukan tiga tuntutan.
Pertama, memohon kepada Pemkab Gresik agar pasca digusur dikasih jam berjualan mulai Pukul 18.00-23.00 WIB.
Kedua, mohon difasilitasi untuk memanfaatkan lahan milik management perumahan GKB yang berada di sekitar Bundaran GKB untuk dijadikan tempat berjualan sebelum digunakan pembangunan
Dan, ketiga PKL merupakan dampak dari industrialisasi di Kabupaten Gresik. Untuk itu, keberadaan mereka harus dibina dan diberdayakan sebagai bentuk ketersediannya lapangan tenaga kerja informal.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Gresik, Suparno Diantoro usai menemui para PKL menyatakan, DPRD Gresik akan menjembatani agar para PKL eks Bundaran GKB pascadigusur tetap bisa berjualan.
Salah satu solusinya adalah, DPRD akan membantu PKL untuk mendapatkan lahan pengganti sesuai yang diinginkan. " PKL meminta bisa berjualan di lahan kosong sekitar Bundaran GKB milik PT BLP (Bumi Lingga Pertiwi)," katanya.
Untuk itu, tambah Suparno, pihaknya akan lakukan koordinasi dengan Pemkab Gresik untuk membicarakan peminjaman lahan milik PT BLP untuk tempat PKL eks Bundaran GKB.
Penulis : Mochamad S
Editor : M Arief Budiman
