“Banner tersebut berisi besar anggaran desa, kegunaan, lokasi serta penanggungjawabnya," tegas Kang Yoto, kemarin.
Selain itu, lanjut dia, juga rencana anggaran dan kegunaannya untuk tahun depan. Ditambah dengan memberikan contact person apabila ada saran, usulan dan pertanyaan dari masyarakat.
"Kegiatan ini harus difoto dan dilaporkan secara berkala. Juga akan saya cek langsung di desa-desa," tandasnya.
Hal itu, sambung dia, sebagai upaya untuk mewujudkan pelaksanaan open government patnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro. Ia meminta kepada seluruh jajaranya agar mengedepankan transparansi dalam segala hal. "Pelaksanaan OGP ini harus menyeluruh hingga ke tingkat desa," katanya.
“Ini kita lakukan dalam rangka terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang terus belajar dan inovatif sebagai salah satu tujuan pelaksanaan OGP," imbuhnya.
Selain itu, lanjutnya, juga dalam rangka memenuhi pelaksanaan pasal 82 Undang Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Sehingga, untuk memenuhi hal tersebut, Kang Yoto memberi intruksi pada aparat desa untuk melakukan transparansi dengan berbagai bentuk.
Penulis : Sandi Suswondo
Editor : M Arief Budiman
