GRESIK,(metropantura.com) - Kurang lebih sebanyak 80 orang perwakilan pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya berada di sepanjang jalan bundaran Gresik Kota Baru (GKB), akhirnya menuntut Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan solusi serta memikirkan nasibnya.
Puluhan orang perwakilan PKL tersebut mendatangi gedung DPRD Gresik sekaligus membawa gerobak kosong bukti dirinya tidak lagi bisa berjualan. Mereka meminta wakil rakyat untuk duduk bersama, guna mencari solusi agar mereka kembali bisa berjualan, Senin (1/8).
Mereka melakukan orasi akan keresahan yang dialaminya di atas mobil bak terbuka dengan menggunakan sound sistem, setelah adanya penertipan beberapa hari lalu yang tak kunjung ada solusi membuat para PKL tersebut tidak bisa lagi mencari nafkah dengan gerobak dagangan nya. Dengan alasan kebutuhan mendasar, yang harus membiayai sekolah anaknya dan menyambung hidup untuk kesehariannya. Dengan menggunakan mobil sound system mereka meneriakkan keadilan bagi rakyat kecil untuk mencari nafkah.
"Kita hanya cari makan, kami minta anggota DPRD sanggup menjembatani aspirasi kami. Tolong carikan solusi, atau tempat untuk kami agar bisa berjualan," ungkap Saiful koordinator PKL bundaran GKB.
Saiful menambahkan, sebelumnya sudah mendatangi dan diterima oleh komisi A dan sanggup menjembatani. Beberapa PKL untuk sementara diberi tempat di jalan Siti Fatima binti Maimun, namun saat akan menempati dilarang oleh pihak perusahaan Semen Gresik. "Ini sudah dua Minggu kami tidak berjualan, makanya kami minta kejelasan kelanjutan dari Komisi A," tambahnya.
Koordinasi sempat alot, disebabkan anggota dewan bersedia hanya meminta dengan 5 sampai 15 orang perwakilan untuk beraudiensi. Namun, para PKL tidak mau menuruti dengan alasan mereka ingin semua harus ikut beraudiensi bersama-sama. Karuan saja audiensi dengan anggota DPRD Gresik juga terealisasi. "Kita ga usah masuk, abis ini kita teruskan ke kantor Semen, dan kami akan terus menunggu solusi apa nantinya oleh pemerintah," tukas Saiful.
Sementara tiga perwakilan anggota dari Komisi B seperti Mohammad Subeki selaku ketua, Asroin Widyana dan Ruspandi Sunaryo. Hingga waktu yang ditunggu mereka tidak juga datang, padahal keduanya sudah dijembatani oleh Wakapolsek Kebomas, AKP M Syafi'i. "Kita sudah menunggu hingga kita persilahkan masuk sebanyak 15 orang perwakilan, namun mereka menolak. Lagi pula mereka tidak mengirimkan surat pemberitahuan ke kita (DPRD). Mohon maaf, audiensi kita batalkan saja," singkat Moh Subeki ketua Komisi B.
Para PKL yang dikawal ketat petugas kepolisian itu berencana mendatangi gedung Semen Indonesia yang berada di jalan Veteran, Kecamatan Kebomas. Mereka meminta agar lahan milik Semen yang berada di jalan Fatimah Binti Maimun bisa di tempati untuk sementara waktu. Sebelum pemerintah memberikan solusi dan relokasi lapaknya yang telah dibersihkan Satpol PP dua Minggu lalu.
Puluhan orang perwakilan PKL tersebut mendatangi gedung DPRD Gresik sekaligus membawa gerobak kosong bukti dirinya tidak lagi bisa berjualan. Mereka meminta wakil rakyat untuk duduk bersama, guna mencari solusi agar mereka kembali bisa berjualan, Senin (1/8).
Mereka melakukan orasi akan keresahan yang dialaminya di atas mobil bak terbuka dengan menggunakan sound sistem, setelah adanya penertipan beberapa hari lalu yang tak kunjung ada solusi membuat para PKL tersebut tidak bisa lagi mencari nafkah dengan gerobak dagangan nya. Dengan alasan kebutuhan mendasar, yang harus membiayai sekolah anaknya dan menyambung hidup untuk kesehariannya. Dengan menggunakan mobil sound system mereka meneriakkan keadilan bagi rakyat kecil untuk mencari nafkah.
"Kita hanya cari makan, kami minta anggota DPRD sanggup menjembatani aspirasi kami. Tolong carikan solusi, atau tempat untuk kami agar bisa berjualan," ungkap Saiful koordinator PKL bundaran GKB.
Saiful menambahkan, sebelumnya sudah mendatangi dan diterima oleh komisi A dan sanggup menjembatani. Beberapa PKL untuk sementara diberi tempat di jalan Siti Fatima binti Maimun, namun saat akan menempati dilarang oleh pihak perusahaan Semen Gresik. "Ini sudah dua Minggu kami tidak berjualan, makanya kami minta kejelasan kelanjutan dari Komisi A," tambahnya.
Koordinasi sempat alot, disebabkan anggota dewan bersedia hanya meminta dengan 5 sampai 15 orang perwakilan untuk beraudiensi. Namun, para PKL tidak mau menuruti dengan alasan mereka ingin semua harus ikut beraudiensi bersama-sama. Karuan saja audiensi dengan anggota DPRD Gresik juga terealisasi. "Kita ga usah masuk, abis ini kita teruskan ke kantor Semen, dan kami akan terus menunggu solusi apa nantinya oleh pemerintah," tukas Saiful.
Sementara tiga perwakilan anggota dari Komisi B seperti Mohammad Subeki selaku ketua, Asroin Widyana dan Ruspandi Sunaryo. Hingga waktu yang ditunggu mereka tidak juga datang, padahal keduanya sudah dijembatani oleh Wakapolsek Kebomas, AKP M Syafi'i. "Kita sudah menunggu hingga kita persilahkan masuk sebanyak 15 orang perwakilan, namun mereka menolak. Lagi pula mereka tidak mengirimkan surat pemberitahuan ke kita (DPRD). Mohon maaf, audiensi kita batalkan saja," singkat Moh Subeki ketua Komisi B.
Para PKL yang dikawal ketat petugas kepolisian itu berencana mendatangi gedung Semen Indonesia yang berada di jalan Veteran, Kecamatan Kebomas. Mereka meminta agar lahan milik Semen yang berada di jalan Fatimah Binti Maimun bisa di tempati untuk sementara waktu. Sebelum pemerintah memberikan solusi dan relokasi lapaknya yang telah dibersihkan Satpol PP dua Minggu lalu.
Penulis : Mochamad S
Editor : M Arief Budiman