Sementara itu Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto mengatakan bahwa pertambangan minyak ilegal ini sangat merugikan pemerintah. Selain itu, banyak masyarakat sekitar yang dirugikan.
"Sebab banyak pihak yang berkeliaran untuk meraih keuntungan yang luar biasa dengan cara menipu dengan keuntungan minyak dari sumur tua,” ujarnya, Senin 17/10.
Lebih jauh Syukur mengatakan hal tersebut harus ditertibkan agar hasil minyak bumi itu bisa memberikan kontribusi ke pemerintah. “Penertiban harus dilakukan agar masyarakat yang terdampak dari sumur tua bisa menjadi aman dan lingkungannya menjadi sehat, sehingga kita perlu berikan sosialisasi kenapa perlu ditertibkan,” ujarnya.
Sukur menambahkan, para penambang bisa memahami akan penertiban ini. Namun selama ini para penambang sudah lama di sana sehingga merasa itu adalah warisan nenek moyangnya. Segala sesuatu di negara ini ada peraturanya dan ada hukumnya sehingga harus menaati aturan yang ada di negara ini.
“Kami berharap penertiban ini yang ditertibkan oleh Pemkab bisa berjalan lancar dan dengan penertiban ini bisa menjadi manfaat bagi penambang di sumur tua,” tandasnya.
Sukur juga berharap untuk dukungan semua unsur masyarakat agar penertiban tersebut berjalan dengan aman.
Penulis : Sandi Suswondo
Editor : M Arief Budiman
