Launching tersebut dilakukan BPN bersama Bupati Gresik Dr. H. Sambari Halim Radianto didampingi Wakil Bupati Dr. H. Moh. Qosim serta jajaran Forkopimda dan sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) Gresik.
Kabag Humas pemkab Gresik Suyono menjelaskan bahwa program tersebut merupakan inovasi BPN kabupaten Gresik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dalam hal ini guru yang berstatus honorer dan PNS golongan I.
Menurut Suyono program ini sangat bermanfaat bagi warga masyarakat yang berprofesi sebagai guru. “Program ini memberikan kepastian hukum atas tanah warga, khususnya warga yang berprofesi sebagai guru yang selama ini belum pernah atau kesulitan dalam menyertifikatkan tanah miliknya,” ujarnya.
Para guru yang akan mengurus sertifikat tanah akan mendapat kemudahan karena proses penyertifikatan dilakukan tanpa dipungut biaya. “BPN sudah berkoordinasi dengan perusahaan yang ada di kabupaten Gresik bahwa biaya pengurusan sertifikat tanah ini ditanggung melalui program Corporate Social Responbility atau CSR,” kata Suyono.
Selain itu, Suyono juga mengatakan bahwa tanah yang akan disertifikatkan harus memenuhi sejumlah kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Misalnya bergantung luas tanah dan dibuktikan dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Suyono.
Rencananya, program ini akan terus dilakukan di seluruh wilayah kabupaten Gresik agar sesuai dengan apa yang ditergetkan oleh BPN kabupaten Gresik. “Program ini merupakan satu-satunya di Jawa Timur. Karena memang pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik,” imbuh Suyono.
Redaktur : Mochamad S
Reporter : Ali Shodiqin
