Bupati Fadeli saat menandatangani |
Menurut Bupati Fadeli, capaian ini mengandung konsekuensi, tidak hanya prestasi. Pelayanan publiknya harus semakin berkualitas.
Pesan itu disampaikannya usai Pencanangan Zona Integritas, Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Penyerahan Penghargaan AKIP Perangkat Daerah Tahun 2019 Kabupaten Lamongan di Ruang Gajah Mada Pemkab Lamongan, Rabu (22/1).
Karena itu dia meminta agar perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani agar dipenuhi. Jangan sampai ada perangkat daerah yang tidak bisa memenuhi target yang sudah ditetapkannya sendiri.
"Pelayanan harus semakin baik. Program yang dibuat harus bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan memusatkan seluruh pelayanan publik di Lamongan dalam satu gedung, menurut dia adalah bagian dari upaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima.
Di sisi lain, dia memberi apresiasi kepada perangkat daerah yang nilai SAKIPnya sudah bagus, apalagi yang AA. Ini menunjukkan perangkat daerah sudah memahami tugas dan fungsinya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementrian PAN RB Didid Noordiatmoko yang turut hadir dalam kesempatan itu.
Dia memberikan contoh pembangunan Alun-alun Lamongan dengan berbagai fasilitasnya, yang kemudian banyak dikunjungi warga.
Ini menurutnya menunjukkan, bahwa kinerja Pemkab Lamongan bisa dirasakan dan bermanfaat langsung pada masyarakat.
"Zona integritas adalah miniatur dari reformasi birokrasi. Dan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa birokrasi itu ada untuk semakin mempermudah pelayanan kepada masyarakat di level apapun, " ujarnya.
Dia menyebut yang dilakukan Pemkab Lamongan sudah baik. Dengan pencanangan zona integritas dan penandatanganan kinerja di awal tahun.
Dia berharap Pemkab Lamongan nanti bisa menjadi tolak ukur, menyebarkan virus kebaikan kepada pemerintah daerah lainnya.
Saat ini, nilai SAKIP perangkat daerah Pemkab Lamongan yang sudah AA ada dua. Tahun lalu belum ada yang bisa mencapai nilai AA.
Selain itu sebanyak 50 perangkat daerah nilai SAKIPnya A dan 13 nilai BB.(red)