Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) menggelar rapat evaluasi dan persiapan penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Bojonegoro tahun 2024. Rapat yang digelar Selasa (27/2/2024) di ruang Angling Dharma, gedung Pemkab tersebut, menargetkan Bojonegoro naik predikat dari madya menjadi nindya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan, dalam lima tahun penilaian kabupaten KLA, saat ini Kabupaten Bojonegoro berada di predikat madya. Maka tahun ini, setelah berkoordinasi dengan kementerian, berharap ada peningkatan predikat di 2024.
Namun peningkatan ini targetnya bukan sekedar formalitas semata, tapi benar sebagai barometer bahwa OPD maupun lembaga yang bertanggung jawab pada pemenuhan hak anak sudah sesuai kategori dan sesuai target yang diinginkan pemerintah pusat. “Hari ini evaluasi, sosialisasi dan mencukupi beberapa aspek yang harus,” ujarnya.
Berdasarkan Permen PPPA Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Ada beberapa indikator KLA, hal-hal yang dipenuhi diantaranya regulasi, alokasi anggaran, sumber daya manusia, keterlibatan forum anak. Selain itu, lembaga masyarakat, kemitraan antar OPD, kemitraan dunia usaha, kemitraan media, dan adanya inovasi.
“Pada 2022, dalam penilaian mandiri, Kabupaten Bojonegoro meraih nilai 921,34 dengan hasil akhir 609,39. Pada 2023 penilaian mandiri 934,05 hasil akhir 648,37. Kami berharap ada peningkatan dan terima kasih, mudah-mudahan evaluasi hari ini ditindaklanjuti,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro Heru Sugiarto menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan kali ini melaksanakan upaya koordinasi, sinergitas, dan kolaborasi seluruh pihak terhadap capaian indikator KLA demi mewujudkan peningkatan kabupaten layak anak.
Hadir Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemen PPPA, Rohika Kurniadi Sari secara daring, kepala OPD, Asisten dan Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kacab Dindik Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro, Kepala Kemenag, Forum Anak, camat dan pemerintah desa, perwakilan dari dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa dan pihak terkait lainnya.(red)
